Senin, 17 Desember 2018

Masyarakat Mandau Minta Perhatian Pemerintah, Soal Ganti Kerugian Tanah

Bengkalis (riauoke.com) Bila kembali ke masa lalu, maka ruas Jalan Jenderal Sudirman Duri masih kecil bahkan dan belum seramai sekarang.



Proses rotasi waktu yang berjalan hingga sekarang,semenjak ada program pelebaran jalan 2002 lalu belum ada ganti kerugian sebagaimana disebutkan H Masri Jamaan salah satu pemilik tanah di Jalan Jenderal Sudirman Duri.


Menurutnya,meski ada surat Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) RI No 590/2738/BAK tentang Penyelesaian Masalah Pencabutan Hak Atas Masyarakat Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis tertanggal 17 April 2017,belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah.


Selanjutnya 14 Juni 2017,mengirimkan surat permohonan bantuan penyelesaian kisruh dalam pencabutan hak atas tanah masyarakat Jalan Jenderal Sudirman kembali dilayangkan ke Provinsi Riau namun hingga sekarang belum juga tersentuh.


“Ini menyangkut tindakan pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mencabut hak-hak atas 522 persin tanah dengan 358 pemilik yang berada di pinggiran Jalan Jenderal Sudirman sepanjang Simpang Geroga Hingga Pokok Jengkol. Kita mengirimkan surat 01/06/GRT/2017,”ungkap H Masri Jamaan, yang juga menjadi ketua Aliansi Masyarakat Jalan Jenderal Sudirman Duri.


H Masri Jamaan,mengungkapkan jika mengacu terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang pedoman dasar-dasar pokok agraria dan Kepres No.55 Tahun 1993 Bab III,bagian Pertama,Pasal [8] Ayat [7] yang telah menjelaskan’membuat berita acara pelepasan hak atas tanah’ di mana salinannya harus diserahkan kepada pemilik tanah.

H Masri Jamaan menyampaikan bahwa Surat pertama tidak ditanggapi pemerintah,kembali disurati kedua 6 Desember 2017,dengan nomor 01/12/GRT/2017 perihal mohon bantuan Informasi kelanjutan proses penyelesaian pencabutan hak atas tanah ditujukan kepada pemerintah Provinsi Riau.

Surat kedua,H Masri Jamaan belum mendapatkan tanggapan meski sudah memasuki dua bulan lebih dari jadwal pengiriman yang diajukan ke pemerintahan Provinsi Riau.

“Kami memohon untuk mendapatkan informasi tentang kelanjutan dari proses permohonan kami dalam hal penyelesaian kisruh Pencabutan Hak atas tanah kami,tanah masyarakat Jalan Jenderal Sudirman,Duri,Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis,”harapnya

H Masri Jamaan mengatakan surat kemendagri nomor 590/2738/BAK tentang penyelesaian masalah pencabutan hak atas tanah masyarakat Jalan Jenderal Sudirman,Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis,sebagaimana hasil dari surat pengaduan dikirimkan Aliansi Masyarakat Jalan Jenderal Sudirman Duri nomor 01/01/GRT/2015 tertanggal 7 Januari 2017 di mana maksud dari surat meminta bantuan Menteri Dalam Negeri terhadap proses penyelesaian masalah.

Mukadimah dan kronologisnya masalah tanah permasalahan telah terjadi tahun 2002 ketika pemerintahan Kabupaten Bengkalis mencabut hak-hak atas 532 [lima ratus tiga puluh dua] persil tanah milik 368 [tiga ratus enampuluh delapan] warga yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman,Duri,Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis.

Pencabutan hak atas tanah dilakukan pemerintahan Kabupaten Bengkalis memperlebar ruas Jalan Jenderal Sudirman yang panjangnya lebih kurang 4.150 meter dengan lebar lebih kuang 5,5 meter di sebelah kiri jalan dan 5,5 meter di sebelah kanan jalan.

April 2007,masyarakat telah mendatangi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis untuk memohon bantuan penyelesaian pencabutan hak atas tanah miliknya dan dijanjikan dalam waktu 3 [tiga] bulan berikutnya akan ada tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang akan turun ke lapangan untuk melakukan survey namun sampai akhir 2007 hal tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Pengadu sebagaimana di amar berikutnya surat kemendagri melaporkan bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemeirntah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis tidak memberikan solusi penyelesaian masalah dan menganjurkan masyarakat untuk menggugat ke jalur hukum.

Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2007,ganti rugi telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada sebagian masyarakat pemilik tanah dan sebagian masyarakat lainnya belum mendapatkan ganti rugi atas tanah miliknya.



Pengadu [Aliansi Masyarakat Jalan Jenderal Sudirman Duri] melaporkan dalam pencabutan hak-hak atas tanah mlik masyarakat,Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.Terhadap permasalahan tersebut pengadu meminta agar segera diselesaikan dan ganti rugi tanah yang belum di bayar kepada sebagian masyarakat agar segera diberikan.

Surat kemendagri itu juga mengatakan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pengaduan masyarakat,di minta bantuan Saudara Gubernur Riau selaku wakil pemerintah pusat di daerah menindaklanjuti kepada Bupati Bengkalis untuk meneliti kebenaran laporan di maksud secara cermat dan akurat dan apabila mengandung kebenaran agar segera menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selanjutnya dalam surat itu juga meminta hasil laporan hasil dari pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan,”terang H Masri Jamaan seraya menunjukkan surat yang di terima. [] jonish


Foto : Ruas Jalan Jenderal Sudirman era 1989 lalu

Daerah

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Rabu 12 Desember 2018

Wadahi Potensi Kaum Muda, PPI Kampar Gelar Turnamen Futsal

Bangkinang (riauoke.com) Untuk mewadahi para pecinta olah raga futsal di Kampar, Persatuan Paskibraka Indonesia (PPI)...

Politik

Kamis 13 Desember 2018

Anggota DPRD Bengkalis Tinner Wetbet Tumanggor Kunjungi Konstituennya di Mandau

Anggota DPRD Bengkalis Tinner Wetbet Tumanggor Kunjungi Konstituennya di Mandau

Bengkalis/Duri (Riauoke. Com) Anggota DPRD Bengkalis Tinner Wetbet Tumanggor dari Partai PKPI mengikuti rapat perangkat...