Sabtu, 18 Agustus 2018

Waduhh, PNS Diwajibkan Memakai Batu Akik

Purbalingga (riauoke.com) Bupati Purbalingga Jawa Tengah mengimbau pegawai negeri sipil di lingkungannya untuk menggunakan batu akik dari Sungai Klawing atau sungai yang berada di wilayah kabupaten tersebut. Langkah tersebut diperkuat adanya bantuan kepada perajin sebesar Rp 900 juta untuk membantu peralatan bagi perajin batu akik di Purbalingga dan sekitarnya.

Warga Pematang Obo Dambakan Pembangunan

Duri (riauoke.com)-Ketua RW 03 desa Pematang Obo Sugito mengatakan asa masyarakat ingin percepatan gebrakan pembangunan di desa berpendudukan 5135 jiwa,mekar 30 Desember 2013 dari desa Balaimakam.

"Selama ini,desa yang sudah punya 27 RT dengan 8 RW, masih tertinggal di dalam pembangunan," ungkapnya.

Menurut Sugito, banyak usaha ekonomi dapat dilakukan masyarakat dewasa ini

"Warga usaha ternak kambing,ikan dan bercocok tanam sawit termasuk usaha perbengkelan," sebutnya.

Disamping itu, banyak diantara warga yang menjadi pedagang dan berjualan di pasar. Sebagian warga lainnya ada yang menjadi buruh di sejumlah perusahaan-perusahaan di ruas Jalan Kilo 5 s/d 8 sektor kanan.

Warga lain,Arfinus mengungkapkan jika selama menjadi warga desa Balaimakam,† kawasan yang berubah menjadi desa Pematang Obo, belum pernah tersentuh pembangunan

"Jalan gang di dusun Batang Sungai Kumpai tidak pernah terjamah pembangunan.Maka warga di periode sudah jadi desa sendiri yakni desa Pematang Obo,pembangunan dapat dirasakan masyarakatnya," harapan Arfinus yang juga seorang Kadus Batang Sungai Kumpai.

Menurut Arfinus,dusun. Batang Sungai Kumpai mempunyai 2 RW dengan 9 RT sebagai kawasan yang padat warganya.

Dimasa Kepala Desa Pematang Obo,Kasmari,harapan masyarakat disandarkan.Pembangunan diharapkan benar dapat terujud dan dirasakan masyarakat. []Johnish

Verifikasi Data Tuntutan Hak Normatif Buruh Kembali Undur

Duri (riauoke.com)-Sesuai dengan pelaksanaan Berita Acara Hearing DPRD KAB. BENGKALIS tanggal 19 Januari 2015,dalam penyelesaian Tuntutan Hak Normatif Buruh 8 Kontraktor PT. CPI,pemeriksaan terhadap PT. MULTI STRUCTURE dan WIS CONSORSIUM telah dilakukan.

Namun tidak menemukan penyelesaian oleh karena baik dari pihak Perusahaan maupun dari pihak DISNAKERTRANS Kab. Bengkalis yang hadir bukanlah orang yang dapat mengambil keputusan melainkan hanya utusan.

Padahal dalam Hearing tanggal 19 Januari 2015,telah disepakati bahwa yang hadir dari Pihak PT. CPI dan Kontraktornya adalah Pimpinan yang dapat memberikan keputusan,dan begitu juga dari Pihak DISNAKERTRANS Kab. Bengkalis.

Oleh karena pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan Berita Acara tanggal 19 Januari 2015, maka dalam Berita Acara tanggal 28 Januari 2015 telah disepakati agar DPRD KAB. BENGKALIS menyurati BUPATI Kab. Bengkalis untuk menghadirkan Pimpinan tertinggi PT. CPI dan 8 Kontraktornya.

Kemudian DPRD KAB. BENGKALIS akan menjadwalkan ulang pelaksanaan Pemeriksaan / Verifikasi Data Tuntutan Hak Normatif Buruh 8 Kontraktor PT. CPI.


"Dalam hal ini, kami sangat berharap agar DPRD KAB. BENGKALIS serius dan tidak bermain-main dalam menindaklanjuti Pengaduan 1020 Orang Buruh dari 8 Kontraktor PT. CPI belum mendapatkan Hak Normatifnya. Kami melihat kekompakan dan kesolitan DPRD KAB. BENGKALIS belum utuh untuk menyelesaikan Pengaduan Buruh,yang saat ini telah memakan waktu 2 Tahun namun belum kunjung selesai,"kata Bobson Samsir Simbolon SH,selaku Kepala Bidang Hukum dan Ham Serikat Buruh Riau Independe (SBRI,Red).

Bobson Simbolon berharap agar DPRD KAB. BENGKALIS,dapat memahami permasalahan dengan sungguh - sungguh,sehingga menjadi satu suara dan dapat mengambil langkah tegas.

"Memang jika kami melihat ketidakhadiran Pimpinan Tertinggi PT. CPI dan 8 Kontraktornya, serta ketidak hadiran KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS dalam 2 kali pemeriksaan yang dilakukan,kami merasa DPRD KAB. BENGKALIS tidak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan yang semestinya,kehadiran DPRD KAB. BENGKALIS tidak menjadi hal yang berarti bagi Pihak Perusahaan dan DISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS, dan kami sangat menyayangkan hal tersebut,"ungkapnya.


Disebutkan Bobson,pihaknya akan mengejar Berita Acara tanggal 28 Januari 2015,agar secepatnya dilaksanakan oleh Ketua DPRD KAB. BENGKALIS dan tetap berkomunikasi dengan KADISNAKERTRANS KAB. BENGKALIS agar kelengkapan data - data Buruh terkait Tuntutan Hak Normatif terhadap 8 Kontraktor PT. CPI dapat tersusun dengan rapi dan tersajikan dengan baik dalam pemeriksaan yang nantinya juga akan dihadiri BUPATI BENGKALIS dan Pimpinan PT. CPI beserta 8 Kontraktornya.

"Dalam kesempatan ini kami menajak kepada Pimpinan PT. CPI dan 8 Kontraktornya agar dapat dengan itikad baik memenuhi undangan maupun panggilan DPRD KAB. BENGKALIS maupun BUPATI BENGKALIS, jika perwakilan Rakyat sudah tidak dihargai dan dihormati lagi, maka pantas hukum Rakyat yang berlaku bagi PT. CPI dan 8 Kontraktornya," tegasnya.[]johnish

13 Rombel Dilayani 9 Kelas, SDN 75 Butuh 3 RKB

Mandau (riauoke.com) Sedikitnya 303 murid,menimba ilmu pengetahuan di SDN 75 Petani.Menggambarkan bahwa sekolah sekarang berada di kawasan Desa Air Kulim (Pemekara,Red) butuh 3 RKB.

Suksesi Pilkada Balon Bupati Inhu Dimulai 26 Februari

Pematang Reba (riauoke.com) - Tahapan Pemiilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sudah akan dimulai sejak tanggal 26 Februari mendatang. Dimana tahapan awal, dimulai dengan pendaftaran bakal calon (Balon) bupati selama 6 hari.

Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan oleh DPR RI pekan mendatang. Maka draf dan jadwal yang telah disusun oleh Komisi Pelmilihan Umum (KPU) Pusat sudah dapat dilaksanakan dan tahapan Pilkada Inhu sudah dimulai tanggal 26 Februari mendatang, ujar Ketua KPU Inhu Muhammad Amin SE.

Menurutnya, waktu pelaksanaan pendaftaran balon bupati sesuai draf yakni dari tanggal 26 Februari hingga 3 Maret. Dimana, balon bupati didaftarkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol ke KPU.

Setelah menerima pendaftaran balon sesuai agenda, KPU melanjutkan membuka pendaftaran calon panitia uji publik untuk balon bupati. Calon panitia uji publik balon bupati itu terdiri dari unsur komisioner KPU sebanyak 1 orang, unsur akademisi sebanyak 2 orang dan tokoh masyarakat 2 orang.

Untuk masing-masing calon panitia uji publik juga akan melewati tahapan uji publik. Ketika calon panitia selesai menjalani masa uji publik, baru akan di SK-kan oleh KPU sebagai panitia uji publik balon bupati, ungkapnya.

Karena sebutnya, yang bakal banyak bekerja pada pelaksanaan Pilkada bupati tersebut adalah panitia uji publik balon bupati. Hanya saja, panitia uji publik tidak berhak menggagalkan balon bupati.

Tahapan uji publik bagi balon bupati sambungnya, merupakan keharusan bagi balon bupati untuk mengikuti tahapan itu. Karena, uji publik masuk dalam persyaratan pencalonan bupati.† Setelah selesai mengikuti uji publik, balon kembali mendaftarkan diri sebagai calon bupati, tambahnya.

Ketika ditanya tentang jumlah parpol yang dapat mencalon bupati, dikatakannya untuk calon bupati minimal didaftarkan oleh parpol yang memiliki keterwakilannya di DPRD minimal sebanyak 20 persen atau 8 kursi.

Selain itu ditanya tentang calon perseorangan menurutnya, kalau dilihat dari Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota belum tertera. Berdasarkan informasi yang diterimanya, bersamaan dengan pengesahaan Perppu baru akan ditambahkan dengan ketentuan untuk calon perseorangan.

Dimana untuk calon persorangan, minimal mendapat sebanyak 5 persen dukungan dari ketentuan pencalonan. Untuk lebih jelasnya tentang pencalonan bupati dari Parpol maupun perseorangan, mari sama-sama kita tunggu pengesahan Perppu mendatang. Ini hanya sebatas draf yang diajukan oleh KPU Pusat bersama Pemerintah kepada DPR RI, terangnya. []rgi.had

Setelah Habisnya Tiket Murah, Kereta Api dan Bus Jadi Primadona

Jakarta (riauoke.com) Angkutan Kereta Api (KA) kedepan merupakan angkutan alternatif jadi pilihan setelah akan berakhirnya tiket murah pesawat udara.

Kunjungan ke Inhu, Kakan Kemenag Rohul Khutbah Jumat di Rengat

ROKAN HULU (riauoke.com) Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, sampaikan khutbah Jumat di Masjid Nurul Iman Pematang Reba Rengat Kab Inhu, (2/1/2015). Khutbah Jumat ini dilakukan secara khusus dengan mendatangkan beberapa pejabat Kemenag se Riau.

Pengurus GWI Inhu Periode 2014-2017 Dilantik

Inhil (riauoke.com) Bertempat di Hotel Five Hotel Inhil, Pengurus GWI Inhu resmi dilantik oleh Sekjend GWI Riau Indar Maulid, Senin (22/12/14). Hadir pada acara itu Sekda Inhu H Raja Erisman, Humas Polres Inhu Ipda Yarmen Jambak, perwakilan Kejaksaan Negeri Rengat, kadis, kabag, perwakilan ormas/pers serta perusahaan yang ada di Inhu.

Kades dan PNS Berprestasi Dapat Bonus Umrah Gratis di Inhu

Pematang Reba (riauoke.com) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), memberikan penghargaan bagi aparatur pelayan masyarakat seperti kepala desa, tenaga medis, guru, pelatih paskibraka berpresatasi sebagai salah satu bentuk penghargaan berupa bonus umrah.

Porprov Riau VIII di Inhu, Dua Atlit Tinju Rohul Melaju ke Semi Final

RENGAT (riauoke.com) Mendali emas yang ditargetkan untuk atlit tinju Rokan Hulu pada Porprov Riau VIII di Inhu, sepertinya tidak isapan jempol belaka. Ini dibuktikan† dengan dipastikanya 2 orang atlit tinju Rohul masuk semi final.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Daerah

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Selasa 31 Juli 2018

NasDem Kampar Serahkan Perbaikan 45 Berkas Bacaleg Ke KPUD Kampar

NasDem Kampar Serahkan Perbaikan 45 Berkas Bacaleg Ke KPUD Kampar

Bangkinang Kota (riauoke.com) - DPD Partai NasDem Kampar antarkan Perbaikan 45 Berkas Bacaleg yang diminta...