Senin, 20 November 2017

Dugaan Korupsi di Dispenda Riau:Kapitra Ampera Minta Kejati Proses Juga SFH

Pekanbaru (riauoke.com)  DR Kapitra Ampera SH MH, pengacara DY, salah satu tersangka tindak pidana korupsi Dispenda Riau, minta mantan Kepala Dispenda Riau, SFH segera ditangkap. Dan mengingatkan agar kliennya tak dijadikan tumbal dalam kasus itu.




Kapitra menegaskan itu dalam jumpa pers dengan para wartawan TV nasional, surat kabar dan media online di sebuah restoran di Jl Diponegoro Pekanbaru, Minggu (10/9) siang. Dalam jumpa pers itu hadir tersangka DY, suami, anak dan keluarga besarnya. Sementara Kapitra didampingi enam pengacara dan stafnya.

Kapitra minta SFH ditangkap, karena dia merupakan atasan tertinggi DY pada tahun 2015-2016. "Jadi SFH tidak bisa lepas tangan dan mengorbankan anak buahnya," ujar Kapitra berapi-api.

Sebagaimana ramai diberitakan, Kejati Riau menetapkan DY (Kasubbag Keuangan Dispenda Riau) dan atasannya DL sebagai tersangka kasus korupsi Rp 1,2 miliar di kantor itu. Modus operandinya ialah pemotongan 10 persen dana kegiatan tahun 2015-2016, pada masing-masing unit kegiatan, untuk digunakan sebagai biaya operasional dan taktis kantor. Atas pemotongan itu, para penanggungjawab kegiatan mempertanggung-jawabkannya melalui SPPD dan SPJ fiktif.

Sekitar 50 saksi kasus itu sudah diperiksa Kejati Riau, namun hanya DY dan DL yang dijadikan tersangka. Inilah yang membuat geram Kapitra. Sebab menurut Ketua GNPF MUI itu, kebijakan pemotongan itu menurut undang-undang adalah tanggung jawab SFH selaku Kepala Dinas. Pemotongan uang dilakukan secara terstruktur melalui kasir, bendahara dan dan sekretaris Dispenda. Sementara DY selaku Kasubbag Keuangan hanya melakukan verifikasi terhadap bukti pengeluaran uang yang diajukan oleh para penanggungjawab kegiatan di unit-unit yang ada.

"Kalau bukti-bukti pengeluaran sudah lengkap, diteruskan DY ke atas. DY tidak punya kapasitas melacak apakah kuitansi-kuitansi yang diperlihatkan kepadanya, fiktif, palsu atau bagaimana. Tidak ada aliran uang ke DY. Nah, mengapa dia yang jadi tersangka?," ujarnya.

Dia heran mengapa bendahara, bendahara pembantu dan kasir, kok tidak dijadikan tersangka juga. Termasuk boss mereka waktu itu, SFH. "Tangkapilah," katanya.

Menurut Kapitra yang juga pengacara Habib Rizieq ini lagi, kalau ada SPPD dan SPJ fiktif, Kejati harus tangkap siapa pelakunya. SFH yang mengeluarkan kebijakan pemotongan uang, kok tidak dijadikan tersangka? Ada apa ini. Kejati Riau jangan membersihkan sesuatu dengan sapu yang kotor," katanya dalam nada suara tinggi.

Karena itu, Senin (11/9), dia akan mewakili kliennya DY, memenuhi panggilan pemeriksaan Kejati. Sekaligus mengajukan praperadilan. "Kasihan, orang kecil tak bersalah, perempuan lagi, mau dikorbankan dan dijadikan tumbal," katanya.

Kapitra mengatakan, jika DY bersalah, dia yang akan mengantar DY ke penjara. Tapi, jika tidak, jangan dipaksakan. "Saya sudah mengantongi dokumen, kemana dana yang Rp 1,2 miliar itu didistribusikan. Siapa yang menyuruh, pejabat dan perorangan mana yang menerima, saya punya catatan lengkap. Jangan main-main dengan hukum," ujarnya.

Kepitra memperlihatkan kepada wartawan dokumen catatan detil aliran uang yang Rp 1,2 miliar tadi ke banyak pejabat dan perorangan. "Ini sepengetahuan SFH dan staf berkompeten di Dispenda. Ini jelas, ada tanda tangan perintah dan jumlah uang yang ditaburkan," katanya.

Menurut Kapitra, dokumen itu segera diserahkannya kepada KPK. "Jika memaksakan DY yang tidak bersalah menjadi tumbal, saya akan beberkan semua siapa yang menyuruh distribusikan uang haram itu, dan siapa-siapa saja yang menerima aliran uang tersebut," katanya.[] rh


Daerah

Kamis 16 November 2017

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

Bangkinang Kota (riauoke.com)- Serikat rakyat miskin indonesia (SRMI), liga mahasiswa nasional demokrasi (LMND), dewan...

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Selasa 31 Oktober 2017

Pemkab Siak Akan Bantu 12 Parpol Peseta Pemilu

Siak (riauoke.com) Pemerintah Kabupaten Siak akan memberikan bantuan keuangan kepada 12 partai politik peserta pemilu...