Senin, 19 November 2018

YLBHR Gugat PT BSP dan Mantan Anggota DPRD Kampar Terkait Kawasan Hutan ?

E-mail Cetak PDF

Kampar (riauoke.com) Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) menggugat PT. BSP Kampar dan mantan Anggota DPRD Kampar H F terkait alih fungsi kawasan hutan seluas 552 hektar ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada 5 September lalu.




“Gugatan legal standing tersebut sudah kita daftarkan dengan register No. 62/PDT-G/2018/PN.Bkn pada Rabu lalu,” ungkap Ketua YLBHR, Dimpos Tampubolon saat ditemui di Kantor YLBHR, (10/9/18).

Dikatakan Dimpos, obyek gugatan berupa kebun kelapa sawit seluas 552 hektar yang terletak di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu.

“Kita sudah cek ke lokasi, mengambil titik koordinat dan sudah kita overlay ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau No. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 07 Desember 2016, ternyata kebun tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP),” ujar Dimpos yang juga mantan Ketua Forum Wartawan Kampar (FWK) tersebut.

Selain itu, berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, lahan tersebut juga berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP), lanjut Dimpos.

Adapun saudara H F menjadi tergugat dalam perkara ini atas perannya sebagai penjual lahan kepada PT. BSP. “Berdasarkan data yang dimiliki YLBHR dan keterangan-keterangan yang kita kumpulkan dari masyarakat, lahan tersebut dibeli oleh PT. BSP dari H F, Jadi  harus juga bertanggungjawab dalam alih fumgsi lahan ini,” terang Dimpos.

Ditambahkan Dimpos, hari ini pihaknya sudah mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menghadiri sidang perdana pada hari Rabu tanggal 19 September mendatang.

“Selain gugatan legal standing, perkara ini juga akan kita laporkan ke Dirkrimsus (Direktorat Kriminal Khusus, red) Polda Riau dengan tembusan ke Kapolri agar laporan kita mendapat perhatian khusus dari Mabes Polri,” lanjut Dimpos.

Kalau sudah masuk ke ranah pidana, Kepala Desa dan Camat yang mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas lahan tersebut juga harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tandas Dimpos. [] zar


Daerah

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Kamis 23 Agustus 2018

Presiden Apresiasi Perjuangan Anthony

Presiden Apresiasi Perjuangan Anthony

Jakarta (riauoke.com) Saat dijenguk oleh Presiden, Anthony tengah dirawat di ruang medis. “Masyarakat Indonesia bangga...

Politik

Sabtu 10 November 2018

Bersama Ketum PAN, 12 November, Sandi Uno Balik Kampung ke Riau

Bersama Ketum PAN, 12 November, Sandi Uno Balik Kampung ke Riau

Pekanbaru (riauoke.com) Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Salahuddin Uno dijadwalkan akan balik kampung lagi ke...