Senin, 20 November 2017

Carut Marut Civil Society di Rohul, Butuh Kordinasi Konstruktif Pemerintah dan Masyarakat

Pasir Pengraian (riauoke.com) LSM dalam konteks universal diartikan sebagai sebuah organisasi, didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Dalam konsep civil society karakteristik LSM bercirikan: mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, dipandang dapat memainkan peran penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan civil societ,y dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Dalam konsep civil society, kondisi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sangat jauh dari prinsip kemandirian.

 

 

 

Independensi masyarakat terhadap pemerintah,  merupakan prinsip utama dalam membangun civil society tidak terlihat. Dominasi pemerintah terlihat jelas dalam perumusan kebijakan, sementara dalam implementasi kebijakan banyak terjadi manipulasi yang merugikan masyarakat.

 

 

Dalam kondisi semacam ini seharusnya LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan civil society yang kuat dan mandiri, melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat, advokasi public dan pengawasan kebijakan pemerintahan daerah. Eksistensi dan peran LSM di Kabupaten Rokan Hulu telah memberikan warna dalam upaya-upaya memperkuat civil society. Namun tak semua LSM berperan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai pilar hadirnya civil society.Beberapa LSM justeru melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari fungsinya.

 

Dari hasil panatauan distorsi peran LSM di Kabupaten Rokan Hulu terjadi karena beberapa faktor yaitu: adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep idelogi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran LSM sebagai pilar civil society yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.

 

 

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain Non Government Organization (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaanya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Diperkirakan saat ini lebih dari 10.000 LSM beroperasi di Indonesia baik ditingkat nasional, propinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota, dimana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah.

 

 

Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan factor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia. Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru dikuti pula dengan peningkatan jumlah LSM. Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000-7000 LSM, maka pada tahun 2002 jumlah LSM menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LSM.  Iklim segar yang dibawa oleh angin reformasi menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi.

 

 

Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Dominasi pemerintah pada masa orde baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol yang bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kestabilan politik, semakin terkikis oleh tuntutan-tuntutan untuk mengurangi fungsi kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan dilain pihak meningkatkan kemandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya.

 

 

Ruang politik yang semakin terbuka lebar pada era reformasi, seiring dengan diberikannya kebebasan yang luas memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Tidak ada lagi hegemoni ideologi yang dijalankan lewat berbagai undang-undang yang mendudukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi seperti pada masa orde baru yang menyebabkan aktifitas LSM dan organisasi sosial politik lainnya berada dalam ruang yang sempit. Partai-partai politik dengan latar belakang berbagai ideologi bermunculan, dengan dimulainya era kebebasan ini. Organisasi-organisasi sosial politik termasuk LSM tumbuh dengan subur.

 

 

LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

LSM merupakanlembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (private sector), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.

 

 

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konsepsional, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sector politik dan swasta.

 

 

Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

 

Pada masa orde baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah. Polahubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM .

 

 

Namun dalam sistem politik yang demokratis, LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutannya. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapatkesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekang rakyat.

 

 

LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya civil society 6. Muhammad AS Hikam memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan civil society yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari civil society, karena LSM merupakan tulang punggung dari civil society yang kuat dan mandiri. Sedangkan pemberdayaan civil society merupakan sine qua non bagi proses demokratisasi di Indonesia.

 

 

Konsep mengenai civil society sendiri dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (civilization) dimana didalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara. Kegiatan masyarakat sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedangkan negara hanya merupakan fasilitator.

 

 

Akses masyarakat terhadap lembaga negara dijamin dalam civil society, artinya individu dapat melakukan partisipasi politik secara bebas. Warga Negara bebas mengembangkan dirinya secara maksimal dan leluasa dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya.

 

 

Civil society memiliki empat komponen sebagai syarat; pertama Otonomi, kedua akses masyarakat terhadap lembaga Negara, ketiga arena publik yang bersifat otonom dan keempat arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, civil society mempersyaratkan adanya organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.

 

 

Di antara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan media massa. LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi yang dapat dijadikan sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan civil society. Dalam artian civil society sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat.

 

Kekuasaan Negara dibatasi didalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik. Dalam konteks ini LSM cukup potensial ikut menciptakan civil society karena dengan kemampuannya yang mampu mengisi ruang publik.

 

 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Rrepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, termasuk landasan utama dalam kebersamaan untuk mewujudkan  pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, baik secara ekonomi, pendidikan, kebudayaan, politik dan lainnya, kemudian  Kabupaten Rohul bergerak dengan cepat dan pasti membangun daerahnya hingga kelak menjadi Kabupaten terbaik di Provinsi Riau.

 

 

Jika ditilik dari sejarah, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun sudah berada dalam Kecamatan Tandun dalam wilayah Eks Kewedanaan Pasir Pangarayan wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang menjadi dasar wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.  Bahwa luas wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I meliputi 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas wilayah keseluruhan 7.449,85 km2 dan jumlah penduduk (1998) sebanyak 268.291 jiwa, dimana Di dalamnya termasuk wilayah dan penduduk Kecamatan Tandun dengan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun. Sesuai dengan data yang diusulkan Gubernur Riau melalui surat Nomor 136/TP/1433 tanggal 15 Juni 1999 perihal Usulan Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau dengan surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 24 Juni 1999 Nomor 19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tentang Rekomendasi Dukungan Terhadap Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau dan surat Bupati Kampar Nomor 180/HK/86/1999 tanggal 3 Juni 1999.

 

 

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan yang juga menjadi salah satu ciri dari civil society sangatlah tidak memadai. Tapi peran penting civil socity diakomodir oleh Pemkab Rokan Hulu, sehingga dapat menjadi mitra baik dalam menentukan kebijakan public, khsusunya di Rokan Hulu, untuk itu Pemkab Rokan Hulu mencoba memfasilitasi sehingga NGO dapat bergandengan tagan dengan semua pihak dengan tujuan untuk membanguan dan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat Rokan Hulu.

 

 

Pemkab Rokan Hulu melalui Kakankesbang Linmas Drs.Budi Kasino, sangat bangga dengan keaneka ragaman, NGO yang adan di Kabupaten Rohul, sehingga itu membuat ide dalam konsep pembangunan di Rohul lebih energik, sehingga ke depan lebih professional, makanya diadakan seminar sehari dengan mendatang nara sumber yang cukup pakar dalam bidang sivil socity. Maka beliau berharap agar ilmu itu dapat diterpakan sehingga antara NGO dengn Pemkab Rohul dapat selaras mewujudkan visi dan pembangunan Rohul.

 

 

Selanjutnya Bupati Rohul Drs. Ahmad, MSI tetap memberikan dukungan terhadap NGO agar lebih profsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, Cuma dia berharap agar sama-sama dapat menghargai kultur yang ada di Rohul yang nilai-nilai adat budaya sangat elegan jika sama-sama dijunjung tinggi, seperti rohul yang dikenal dengan filosofi negeri seribu suluk.

 

 

Pemkab Rohul bangga dengan NGO kehadiaran sehingga dapat melakukan control, secara kompleks, sebab Kabupaten Rohul adalah milik seluruh masyarakat, tanpa dukungan dari semua elemen mustahil pembangunan dapat terrealisasi secara siknifikan. Bupati Rohul mengajak NGO agar dapat mendukung setiap job project dan program pembangunan sesuai dengan program kerja LSM itu sendiri.

 

 

Digambarkan Bupati Rohul bangunan Islamic Center merupakan nantinya akan membentuk ciri khas, sebab itu akan mengandung nilai yang sangat penting dalam membumikan nilai-nilai agamais di tanah melayu, bagitu juga dengan yag lainnya, perlu singkronisasi dalam mengaflikasikan setiap perencanaan pembangunan terkontrol secara kontinu.

 

Sedangkan pemateri dalam kegiatan itu yakni, Ka. Subdit Ormas Direktorat Ketahanan Seni Budaya dan Kemasyarakatan Ditjen Kesbangposl Kemendagri Drs. Bahtiar,  NGO seyogyanya dapat melaksanakan perannya, sebab jika tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,  NGO tersebut dapat dikenakan sanksi, berupa sanksi admitrasi dan pemberian izin, untuk opersionla organisasi atau lembaga tersebut.

 

 

Selanjutnya pemateri yang kedua dari Dosen Universitas Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau H. Rahyunir Rauf menyebutkan, peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan public harus lebih optimal, karena NGO merupakan begian public yang tak bisa dipisahkan lagi, makanya pemerintah harus mampu mengakomodir secara siknifikan agar semuanya dapat berjalan secara efektif dan efesien. Sebab jika NGO tidak mapu bermitra dengan pemerintah tentu akan menimbulkan konflik  abstark, sehingga menimbulkan fenomena social sekaligus membuat mosi tidak percayanya masyarakat kepada Pemerintah.

 

 

 

Dalam kondisi semacam ini seharusnya LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan civil society yang kuat dan mandiri dapat memilih sikap pertama sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power). Peranan ini tercermin pada upaya LSM mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi.

 

 

Kedua, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompokkelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

 

 

Ketiga, sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat. Peranan ini umumnya diwujudkan melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat, pendampingan, dan kerjasama antar actor.

 

 

Dari hasil peretemuan tersebut ada sekitar 28 NGO baik dari LSM maupun dari Ormas yang hadir mengikuti kegiatan itu, terdiri dari 200 lebih peserta, mereka kecewa dengan tindakan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemkab Rohul, sehingga dari materi yang di samapaikan itu, tudak menjurus kepada undangan yang telah dilayangkan yakni, mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada NGO tersebut.

 

Dikatakan Komandan Intelejen DPD Team Operasinal Penyelamatan Aset Negera  Republik Indonesia (TOPAN-RI) Kabuapten Rokan Hulu Adi Saragih, LSM umumnya membuat agenda-agenda yang diklaim merepresentasikan masyarakat, namun ketika muncul godaan dari pembuat kebijakan mereka dapat dengan mudah meninggalkan masyarakat,  menyebutnya sebagai problem keterputusan (disconnection) yang biasanya ditemukan dalam hubungan antara LSM dan masyarakat atau komunitas.

 

 

Berbagai problematika yang melibatkan LSM-LSM di Kabupaten Rohul  ini bisa saja memunculkan degradasi kepercayaan publik, karena sesungguhnya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh LSM baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal misalnya inefesiensi manajemen, pertikaian antar aktivis, transparansi dan sebagainya. Selain itu masalah sumber dana merupakan tantangan utama yang harus dihadapi LSM, dan sudah terlihat ditingkat nasional bahwa ada LSM yang memilih merubah arah ideologis sesuai dengan penyandang dananya.

 

 

Profesionalisme LSM juga refleksi tentang hubungan NGO dengan pemerintah menggambarkan kondisi LSM yang carut-marut, sehingga diperlukan adanya evaluasi atas kinerja LSM . Justeru banyak LSM yang malah berperan memperlemah gerakan rakyat dan melakukan kegiatan yang kontra-produktif. LSM seperti ini bukannya menjadi tulang punggung civil society namun sebaliknya justeru semakin memperlemah. Penyimpangan-penyimpangan perilaku LSM dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh LSM sebagaimana dipaparkan diatas, menunjukan telah terjadi distorsi terhadap peran yang seharusnya dijalankan oleh LSM dalam pola relasinya dengan pemerintah dan masyarakat. Ada cukup banyak LSM-LSM di Kabupaten Rohul dengan masing-masing ideologi, ruang lingkup kegiatan dan peranan yang  berbeda-beda.

 

Beberapa LSM konsekuen dengan tujuan utama mereka, namun sebagian lagi telah menyimpang da dari konsep peran dan fungsi LSM yang seharusnya, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya untuk memperkuat kembali peran LSM dalam konteks civil society. Dalam hal ini perlu pola  relasi antara LSM, pemerintah dan masyarakat serta penyebab terjadinya distorsi terhadap peran yang seharusnya dilaksanakan oleh LSM di kabupaten Rohul dalam konteks civil society.

 

Sementara itu diduga Kakankesbanglinmas Kab. Rohul, umumnya pimpinan Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD), dinilainya tidak paham tentang pernundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai peran serta masyarakat, sebab tak jarang, jika NGO itu mengutarakan pendapatan terhadap suatu kasus malah beliau sebutkan bahwa NGO bukanlah polisi atau jaksa, memang bukan, tetapi mestinya adanya singkronisasi atau korelasi mislanya Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, dia menduga bahwa Kakankesbanglinmas Drs. Budi Kasino telah menunggingi atau mengkangkangi Undang-undang itu, sehingga sudah sangat layak untuk diproses di Pengadilan Tata Uasaha Negera (PTUN). []endar rambe

Daerah

Kamis 16 November 2017

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

Bangkinang Kota (riauoke.com)- Serikat rakyat miskin indonesia (SRMI), liga mahasiswa nasional demokrasi (LMND), dewan...

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Selasa 31 Oktober 2017

Pemkab Siak Akan Bantu 12 Parpol Peseta Pemilu

Siak (riauoke.com) Pemerintah Kabupaten Siak akan memberikan bantuan keuangan kepada 12 partai politik peserta pemilu...