Senin, 20 November 2017

Semraut Tak Terkordinir Pengelolaan Pasar Tradisional Rohul, Investasi Dinilai Rugikan Daerah

Pasir Pengaraian (riauoke.com) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memiliki spisifikasi dalam pengelolaan pasar tradisional, boleh dikategorikan di Kabupaten Rohul belum ada pasar modern, meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) solah-olah memaksakan diriya untuk melahirkannya di negeri seribu suluk ini, memang pasar basah sering disebut pasar tradisional di pandang sebagai daerah kotor, sumber kemacetan lalu lintas dan tempat berasalnya para pelaku kriminal.

 

 

 

Pada kenyataannya peran pasar tradisional ini di waktu krisis ekonomi di Indonesia, pemerintah seharusnya memberikan apresiasi terhadap keberadaannya buktinya pedagang mampu memberikan pelayanan prima,  pasar tradisional mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan dalam situasti ekonomi makro yang tidak menentu dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar.

 

 

Patisipasi pasar tradisonal tidak saja di Kabupaten Rohul di kencah nasional telah berfungsi sebagai jarring penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain pasar menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu dari masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar menyediakan komoditas dan layanan yang menjadi bagian identitas kota atau wilayahnya. Dari sudut kepentingan pemerintah daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung kepada kas pemerintah daerah.

 

 

Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 membuktikan bahwa Sistem Ekonomi Konglomerasi (SEK) sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada era reformasi paradigma pembangunan perlu dirubah, pembangunan perlu ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir atau kelompok. Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik pada daerah tingkat dua (Kabupaten/Kotamadya). Di samping itu, tingkat kemandirian harus tinggi, adanya kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, parsitipatif, adanya persaingan sehat, keterbukaan atau demokrasi, pemerataan dan berkeadilan. Semua ini merupakan ciri-ciri ekonomi rakyat yang harus dilakukan.

 

 

Pemkab Rohul mencoba, menata pola perkembagan pasar dengan efektif dengan menginvestasikan modal yang tidak sedikit yang dikelola langsung Perusahan Daerah (Perusda) Rokan Hulu Jaya, kebijakan ini dinilai masyarakat hanya kepentingan politik untuk menciptkan project pemerintah sehingga dapat mengguntukan golongan dan orang tertentu saja  masih segar dalam ingatan seperti di Pasir Pengaraian yaitu pasar tradisonal “PasarTugu”, pasar tradisonal digusur, terlihat betapa garangnya pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengeksekusi pasar tardisonal,  sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah dengan para pedagang tradisonal, bukan tidak mungkin hingga hari ini masih banyak di antara mereka yang masih menyimpan dendam, sebab mata pencaharaiannya yang menghidupi kenutuhan keluarganya diputus langsung pemerintah tanpa adanya negoisasai atau win-win solution dalam mengefektifkan setiap tindakan. Anehnya meskipun begitu pihak yudikatif dan legislative, bagaikan ikan asin yang dijual dipasar tradisonal matanya terbelalak tapi tidak melihat realita fenomena itu.

 

 

Pedagang dipaksa eksodus ke Pasar Senin masih di lingkungan Kota Pasir Pengaraian, otomatis mereka tidak akan hidup selain lokasi jauh dari penduduk, sekalipun mereka berusaha bertahan dilokasi pasar tradisonal pasar tugu itu, tapi seolah-olah tindakan anarkis Pemda Rohul tak bisa dibendung pedagang, begitulah semrautnya sehingga tak terkodinir manajemen pasar tradisional di Rohul, padahal seyogynya itu menjadi sumber penadapatan potensial untuk Penadapatan Asli Daerah (PAD) untuk retribusi daerah, tentunya dana itu bisa membangun daerah itu sendiri.

 

 

Padahal perancangan strategis pengembangan pasar tradisional perlu dilakukan karena ini merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Selaras dengan pasal 33 UUD 1945, GBHN tahun 1999, butir II tentang arah kebijakan ekonomi yang menyebutkan bahwa pemerintah harus melindungi para pengusaha kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat. Dalam implementasi program dan regulasi untuk pengembangan pasar tradisional ini menuntut peran besar dari pemerintah daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa tanggung jawab yang paling utama dan pertama di era otonomi dalam mensejahterakan masyarakat berada dipundak pemerintah daerah.

 

 

Seiring dengan pertumbuhan  daerah dibeberapa kota lain, pertumbuhan Pasar Modern (termasuk Hypermarket) berimbas pada pertumbuhan pasar tradisional sehingga masa depan pasar tradisional, semakin tidak menentukan lagi apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang sering tidak berpihak kepada pemiliki ekonomi kerakyatan, tapi malah berpihak kepada ekonomi yang bersifat kontemporer atau konglomerat, maka tak heran jika banyak pasar tradisonal tergilas bahkan menambah banyaknya angka pengangguran, bebeda dengan Kabupaten Rohul kelayakan untuk pasar modern belum ideal tapi entah kenapa pemkab begitu bernafsu untuk merealisasikanya. Padahal jika diberikan penilaian investasinya sangat merugikan daerah.

 

 

Berdasarkan hasil BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada entitas. Kali ini Kepala Perwakilan, Dr.H.Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H. Hasanudin Nasution, SH dan Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, Msi, di kantor perwakilan. Dalam LHP tersebut, LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2008 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan juga menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kabupaten Rokan Hulu Periode Pemantauan per 30 Juni 2009 kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan Bupati Rokan Hulu.

 

 

Opini yang diberikan ini sama dengan tahun anggaran sebelumnya dikarenakan ada dua permasalahan mendasar pada LKPD Kabupaten Rohul TA 2008, yaitu pertama, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2002 sd 2007 telah melakukan penyertaan modal kepada PD Rokan Hulu Jaya sebesar Rp52.225.272.632,00. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan nilai investasi sebesar Rp6.975.272.632,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak tersedianya data serta tidak ada prosedur alternatif untuk meyakini penyertaan modal tersebut, dari tahun 2006 hingga saat ini pemda Rohul terus menyertakan modal, namun PAD dari modal itu belum jelas untuk membantu keuangan pemerintah semakin tidak jelas, apalagi dengan adanya bencana alam yakni kebakaran semakin banyak dalih untuk menghilangkan barang bukti bahwa Pemkab Rohul telah dirugikan.

 

 

Secara fisik pasar tradisional umumnya buruk, berkembang tanpa rencana, beroperasi melimpah sampai keluar wilayah lapaknya, tentu ini berdampak pada kemacetan lalu lintas di sekitarnya, ketidaknyamanan konsumen dan operasi dari para pedagang, rawan kebakaran, bukan tidak mungkin pula pasar modern tidak terbakar buktinya baru-baru ini pasar modern yang diciptakan Pemkab Rohul, sehingga kembali pasar tidak teratur dan menimbulkan kemacetan disekitar jalan  dan menjadi elemen buruk dari kota dan wilayahnya termasuk mendorong kekumuhan disekitarnya.

 

 

Sebenarnya, di era pasar inpres sempat kehilangan identitasnya, ada pula pasar` tradisional telah berhasil ditata secara lebih sehat, aman, nyaman dan menunjukan peningkatan transaksi secara menerus. secara  ekonomi pasar` tradisional sangat dinamis, masing-masing bisa meningkat atau menurun aktivitas ekonominya sesuai dengan komoditas dan lokasi keberadaan pasar tersebut. Ada pasar tradisional yang menunjukan perkembangan dan kekuatan daya lenting usaha tinggi, ada yang stagnan dan ada juga cenderung terpuruk tidak mampu bersaing dengan aktivitas ekonomi dan tuntutan layanan dari konsumennya. Secara sosial, umumnya pasar memiliki identitas kuat merepresentasikan keunggulan kotanya. Kekuatan komunitas pedagang komoditi spesifik semakin melemah, terutama harus bersaing dengan komoditas “modern”, menuntut pengelolaan perdagangan secara lebih modern terkait perkembangan teknologi atau kemajuan higenis atau selera konsumen.

 

 

Pemkab Rohul seharusnya menganalisa potensi kekuatan modal sosial juga memperkuat proses pengelolaan publik di pasar tradisional secara sistematis dan terukur untuk keberlanjutan penghidupan pedagang dan pasar tradisional. Sehingga keberhasilan dan kegagalan operasional pasar sebagai masukan bagi penyiapan kebijakan, program maupun kegiatan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Mestinya ada tiga aspek yaitu skala kota, pasar dan pedagang serta merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.

 

 

Kebijakan (policy) sebagai instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (civil society), pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara. Beberapa kalangan mendifinisikan kebijakan hanya sebatas dokumen-dokumen resmi, seperti perundang-undangan dan peraturan pemerintah, sebagian lagi mengartikan kebijakan sebagai pedoman, acuan, strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar atau roadmap pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

 

 

Seharusnya proses analisis kebijakan dilalui dengan serangkaian aktivitas intelektual, dilakukan dalam proses kegiatannya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

 

 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 420/MPP/Kep/10/1997 tentang pedoman dan pembinaan pasar dan pertokoan, pasar diklasifikasikan berdasarkan kelas mutu pelayanan menjadi 2 yaitu : Pasar tradisional yang dibangun dan dikelola Pemerintah, Swasta, Koperasi, atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar. 2. Pasar Modern yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa mal, supermarket, Departement Store dan shoping centre dimana pengelolanya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

 

Permasalahan timbul ketika pemerintah mengeluarkan Keppres 96/2000 (yang kemudian diperbaharui dengan Keppres 118/2000) tentang "Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal", yang intinya penghapusan bisnis perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan) dan perdagangan besar (distributor/ wholesaler, perdagangan ekspor dan impor) dari negative list bagi penanaman modal asing. Dihapusnya bisnis perdagangan eceran skala besar dan perdagangan besar dari negative list bagi penanaman modal asing membuat pertumbuhan pasar modern meningkat pesat dan mulai memberikan dampak negatif pada keberadaan pasar tradisional.

 

 

Setidaknya tergeser pasar tradisional disebabkan pula oleh meningkatnya taraf hidup dan berubahnya gaya hidup masyarakat, ketika tingkat taraf hidup masyarakat meningkat, disamping membutuhkan ketersediaan berbagai macam barang yang lengkap dari kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier, fasilitas pendukung seperti kenyamanan, kebebasan ataupun jaminan harga murah dan kualitas baik menjadi bahan pertimbangan masyarakat, menyebutkan bahwa berubahnya gaya hidup masyarakat atau konsumen sebagai akibat dari meningkatnya taraf hidup menyebabkan pertumbuhan pasar modern sangat pesat.

 

 

Berdasarkan fasilitas dan utilitas pasar tradisional dinilai tidak memadai dan kurang terpelihara, selain itu tidak tersedianya listrik dan air yang cukup, tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), kegiatan bongkar muat dengan tenaga manusia, jalan pasar kotor karena terbuat dari paving block, tempat parkir tidak terawat, waning dan restoran tidak terlokalisasi, fasilitas MCK kurang bersih, dan cold storage belum tersedia. Minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (collateral)  tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi (economies of scale), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen.

 

 

Pemkab Rohul tentunya memiliki langkah atau upaya untuk mendukung usaha perdagangan dapat dilakukan dengan strategi-strategi terpadu dapat dilakukan dengan pendekatan bauran ritel (retailing mix), terdiri lokasi, pelayanan, merchandising, harga, suasana, pedagang, dan metode promosi. Selain berkembangnya pasar modern, kondisi distributor, kondisi pasar (konsumen), faktor lainnya yang mempengaruhi berkembangnya pasar tradisional adalah program dan regulasi dari pemerintah. Ini diidentifikasi bahwa kelembagaan yang menangani, keahlian, dan keterampilan personil pengelolaan pasar merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan pasar tradisional.

 

 

 

Jadi bila kondisi dan kontribusi pasar tradisional terus menurun, maka akan berpengaruh negatif pada sektor pertanian yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

 


Untuk itu perlu adanya suatu perancangan strategis dalam pembuatan program dan regulasi untuk menanggulangi menurunnya peran pasar tradisional. Salah satu proses proses dari perancangan manajemen strategis pengamatan lingkungan, yang terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Pengamatan lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman, pengamatan lingkungan internal dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor strategis ini ini diringkas dengan singkatan SWOT, yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Threats (ancaman).

 

 

Dalam konteks ini, perlunya evualisi dan controlling dari pihak legislative dan yudikatif, khususnya pasar-pasar potensial, seperti pasar tradisonal di kabupaten Rohul yakni,  Ujung Batu,  Koto Tengah, Tandun, Ranto Kase Tambusai Utara dan lainnya, PAD dari pasar tradisonal ini sangat potensial, syogyanya pihak berwenang harus melakukan audit berapa penghasilan yang diperolah dari pasar tradisional, agar tidak timbul Pungutan Liar (Pungli) yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya para pedagang merasa terlindungi dan nyaman, jika semua elemen dapat bersatu dan menyatukan program pemerintah untuk memberikan kontribusi aktif khususnya bagi padagang di pasar tradisional.

 

 

Khususnya kepada Bupati Rohul Drs. Ahmad MS,I harus melakukan exploratory research, jika perlu mengevaluasi  Kadis Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi dan Kadis Penadapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dinilai tidak memiliki skil dalam pengelolaan pasar potensi pasar, dalam meningkatkan keuangan daerah dan membantu ekonomi masyarakat pelaku pedagang tradisional, lebih efektif jika membuat seminar atau local karya dalam pengakjian pasar tradisional sebagai agent marketing inovatif social economic. Sehingga menumbuhkan kepercayaan pedagang terhadap pembeli, supplier, dan pengelola yang akhirnya akan membentuk jejaring kuat baik jejaring bersifat bonding, bridging, dan linking network. Selain itu perlu efektifitas SKPD antara lain, khusus Kantor Penanam Modal Kabupaten Rohul bukan Cuma menggerogoti APBD tapi tidak memaksimalkan kinerjanya, buktinya dalam APBD tahun 2010 lalu belanjanya Rp 2.378.894.160, apa yang diperbuat mereka untuk daerah, kalau cuma mau menghabiskan uang daerah buat apa.  Dari hubungan kuat akan terbentuk tatanan sosial dan berbagai norma eksternal terimplementasi.

 

 

Selain itu, sebenarnya peran ninik mamak saat ini dikalaborasikan dengan Lembaga Adat Melayu sebagai tempat berhimpunya, mengambil peran aktif, sebagai ninik mamak  yang peduli terhadap kamanakan-kamanakanya, otomatis melihat masa depan mereka, kalau di Kota Padang ada pasar tradisional pasar nagari, Di kota Tangerang dan di Kota Solo, pasar Triwindu, event promosi dikendarai oleh pemerintah dan Event organizer dan  pasar Gede event promosi lebih banyak melibatkan pedagang dengan kapital besar yang kemudian difasilitasi oleh pengelola pasar, mereka bukan haram ikut berkontribusi dalam kebijakan politik dan bukan sibuk dengan tanah ulayat serta kerajaannya, tapi lebih baik mengurus yang bersifat kerakyatan.

 

 

Fenoma pasar tradisonal supaya menjadi asset yang paling berharga, setidaknya tidak harus saling mencari kelemahan masing-masing, tapi adanya win solution aktif and solution creative, mulai dari eksekutif, legilslatif, yudikatif, civil society, kalangan pers, ormas, tokoh agama, tokoh adat, intelektual kalangan kampus dan lainya, anehnya di Kabupaten Rohul, semuanya menjadi tanggung jawab seorang Drs. Ahmad, MSi, bukan Bupati Rohul, sebagai tempat berhimpunnya government organitation, cobalah mengintropeksi dan membuka diri memberikan ide brilian, sehingga semuanya dapat terakomodir  secara konstruktif, efektif dan efesien.  []endar rambe

Daerah

Kamis 16 November 2017

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

Bangkinang Kota (riauoke.com)- Serikat rakyat miskin indonesia (SRMI), liga mahasiswa nasional demokrasi (LMND), dewan...

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Selasa 31 Oktober 2017

Pemkab Siak Akan Bantu 12 Parpol Peseta Pemilu

Siak (riauoke.com) Pemerintah Kabupaten Siak akan memberikan bantuan keuangan kepada 12 partai politik peserta pemilu...