Sabtu, 25 November 2017

Puskesmas Raksasa

GRATIS kesehatan selalu menjadi isu penting setiap ada hajatan pesta demokrasi. Tak peduli itu pemilihan bupati atau walikota, pemilihan anggota dewan sampai pemilihan presiden, isu ini selalu menjadi jualan paling seksi.




Meski pada kenyataanya sampai setakat ini, kesehatan masih menjadi barang langka dan jasa super mahal. Hanya golongan kaya dan pejabat yang bisa masuk rumah sakit sekelas Awal Bros atau Eka Hospital. Sementara pemerintah belum mampu memberikan pelayanan yang baik.

Mari kita lihat sejauh mana keberadaan RSUD Arifin Achmad, Jalan Hangtuah, Pekanbaru, yang menjadi rujukan bagi seluruh RSUD di 12 kabupaten dan kota se-Riau.

Saya sempat melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke rumah sakit ini, pada Selasa, 18 Juni 2013 lalu. Saya datang bersama rekan-rekan anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau lainnya. Kening saya dibuatnya mengkerut.

Antrean di IGD (Instalasi Gawat Darurat) lamanya minta ampun, sementara pasien yang masuk kesini adalah mereka-mereka yang butuh penanganan cepat.

Di kamar-kamar, terlihat juga pasien membludak, gedung kelas 3 sudah tak layak. Gedung kelas 1 penuh sesak terisi pasien kelas 3, sementara pasien kelas 1 komplain karena ruangan harus di kelas VIP kena tambahan biaya. Pusing.

Saya juga sempat ngonbrol-ngobrol dengan pasien yang tengah terbaring lemas, termasuk dengan keluarga pendamping. Ya rata-rata mereka punya keluhan yang tak sedap didengar. Sasaran kritikan di antaranya ruang pelayanan rawat, termasuk kuantitas tenaga perawat.

Hal ini memang langsung diakui Ibuk Dirut RSUD Arifin Ahmad, Dra Yulwiriati. Mereka dihadapkan dengan jumlah pasien yang mencapai rata-rata seribu orang, sementara jumlah perawat dan tenaga medis sangat terbatas. Ini jelas masalah.

Saya mendengar dengan cermat apa yang dijelaskan saudari Yulwiriati ini. Beliau mengatakan, terbatasnya ruang ICU yang hanya 7 ruang, tentu akan menghambat tindakan medis. Sebab apabila terjadi lonjakan pasien dan butuh perawatan khusus di ICU, RSUD Arifin Ahmad tidak dapat menampung. Terlebih jumlah dokter juga masih kurang.

Mendengar penjelasan itu, kening saya makin mengkerut. Tapi apa mau dikata, rumah sakit ini harus tetap jalan. RSUD Arifin Ahmad dengan fasilitas yang ada, tetap harus memfungsikan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana biasanya.

Kemudian sebagai perbandingan, saya dan teman-teman dari Komisi D, juga sempat mampir di Rumah Sakit Awal Bros. Empat jempol kita dapatkan dari sini. Kami tidak menemukan banyak keluhan. Berbanding lurus, kualitas dan alat medis yang mereka miliki cukup baik.

Pasien ditangani dengan profesional. Bahkan, pihak rumah sakit menegaskan, Awal Bros dengan konsisten dan berkomitmen mengikuti dan mentaati aturan yang ditetapkan Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan temuan yang kita dapatkan di RSUD Arifin Achmad.

Ya, ini fakta lapangan yang kita temukan. Jelas sebuah fakta yang tak bisa dibungkus-bungkus. Serapat apapun bungkusannya, suara rakyat pasti akan bunyi, kalau memang mereka dirugikan atau merasa jauh dari kepuasan atas sebuah pelayanan yang didapatkan.

Itu artinya, Pemerintah Provinsi Riau harus berani melakukan terobosan besar dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai, agar bisa mengimbangi apa yang dimiliki rumah sakit swasta. Jika tak ada yang berani, maka selamanya pelayanan untuk pasien tidak akan pernah maksimal.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD kini malah makin anjlok bahkan justru sampai pada titik anti pati. Mereka masuk RSUD karena keterpaksaan dan tak punya pilihan lain. Kalau mungkin mereka sedikit saja punya duit lebih, mencium bau RSUD saja mungkin tidak mau. Hehe, segitunya.

Mungkin masuk akal. Sebab RSUD Arifin Achmad tak ubahnya seperti Puskesmas Raksasa. Ribuan pasien dari 12 kabupaten kota menumpuk di sini. Sementara kesiapan pelayanan jauh dari harapan.

Untuk itu dibutuhkan Gubernur baru yang berani membenahi RSUD, diantaranya dengan membangun gedung dan prasarana yang terpadu. Gedungkelas 3 RSUD yang ada sekarang sudah tidak layak pakai lagi.

Ya Gubernur baru berani ngak buat gebrakan. Jika benar- benar inginberikan gratis berobat maka bongkarlah RSUD diganti bangunan baru. Atau gedung lama tetap dimanfaatkan sebagai rumah singgah bagi keluarga pasien.

Sebenarnya, dilihat dari anggaran RSUD mempunyai 2 sumber dana: APBD dan BLUD. Maknanya RSUD Arifin Achmad punya kemampuan yang memadai untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap pasien.

Secara alokasi anggaran RSUD pada tahun 2013 mencapai Rp 334 miliar. Dengan rincian untuk biaya tak langsung sebesar Rp 81 miliar dan belanja langsung Rp 253 miliar. Ini jelas dana yang tidak sedikit.

Idealnya jika dana itu sungguh-sungguh digunakan, pelayanan yang diharapkan jelas bisa didapatkan.

Tarlepas dari itu, kedepan jika RSUD Arifin Achmad sudah di lengkapi gedung bedah central yang sekarang sedang dibangun, dan gedung kelas 3 sudah bisa difungsikan sesuai peruntukannya, maka tidak ada lagi alasan pihak RSUD tidak dapat memberikan pelayanan yang memadai.

Tapi sayang, persolannya gedung bedah central yang sudah dibangun terpaksa mangkrak karena ulah rekanan yang tak bertanggung jawab. Akibatnya gedung yang seharusnya selesai tahun anggaran 2013 ini, terpaksa harus terbengkelai.

Disamping itu juga harus di benahi mekanisme rujukan dari kabupaten kota dalam penanganan pasien. Akibat tidak tertatanya pasien rujukan dari RSUD kabupaten kota maka RSUD Arifin Achmad seakan menjadi puskesmas raksasa tempat penampungan pasien dari 12 kabupaten dan kota.

Jika di cermati terkesan RSUD daerah malah lempar tanggungjawab. Pasien yang sebenarnya bisa di atasi di daerah masingmasing, main rujuk saja ke provinsi. Parahnya lagi ada kota madya di Riau yang tak punya RSUD. Begitu ada warganya sakit, main lepar saja ke RSUD miliki Pemerintah Provinsi Riau, RSUD Arifin Achmad.

Soal keluhan pasien ini memang sudah menjadi rahasia umum. Jangankan orang sakit, orang sehatpun yang datang ke RSUD bisa terkena sakit. Bukan akibat tertular virus tetapi karena melihat kondisi gedung yang tak layak. Untuk mendapat pelayanan harus antri panjang tersebab peralatan yang kurang.

Jumlah perawat dan dokter yang tak ideal dengan jumlah pasien, tunjangan yang tak memadai menambah kompleknya persoalan. Bagaimana perawat dan dokter di paksa tersenyum ramah, sementara jumlah dan tunjangan tak sebanding dengan membludaknya pasien.

Belum lagi yang dihadapi oleh RSUD berbeda pangsa pasar dengan yang dihadapi rumahsakit swasta sekelas Awal Bros atau Eka Hospital. Pasien yang datang ke RSUD rata-rata dari masyarakat miskin dengan berbekal kartu Jamkesda atau Jamkesmas, sedangkan pasien yang datang ke Rumah Sakit Swasta adalah golongan orang-orang berduit.

 

Perbedaan pasien bukan berarti dapat menjustfikasi RSUD pantas dengan stempel miskin maka pelayanan kurang simpatik. Karena sejatinya memang RSUD bukanlah berorientasi untuk bisnis tapi untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan biaya yang ditanggung pemerintah. Semoga saja gubernur terpilih ini, menjadikan persoalan RSUD Arifin Achamd, menjadi momentum yang tepat untuk mengujinya menjadi pemimpin yang memang pantas dipilih rakyat. [] Bagus S (rbc)

Daerah

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Selasa 31 Oktober 2017

Pemkab Siak Akan Bantu 12 Parpol Peseta Pemilu

Siak (riauoke.com) Pemerintah Kabupaten Siak akan memberikan bantuan keuangan kepada 12 partai politik peserta pemilu...