Senin, 20 November 2017

Kembalikan Jatidiri PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) lahir dari rahim reformasi. Karena itu, PAN selalu mengemban amanat reformasi. Salah satunya adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi, termasuk di dalam tubuh PAN itu sendiri. Sejak PAN lahir tahun 1998, nilai-nilai demokrasi itu telah ditanamkan oleh para pendiri PAN, khususnya Amien Rais. Suara rakyat menjadi penentu suatu kebijakan.



Agaknya hanya PAN satu-satunya partai di tanah air yang berangkat dari bawah. Banyak partai yang dibentuk kepengurusannya di daerah berdasarkan surat mandat dari pimpinan pusat. Pemegang mandat akan mencari orang yang akan duduk di kepengurusan daerah. Berbeda dengan PAN yang dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat melalui pembentukan komite-komite, lalu melaksanakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk kepengurusan.

Misalnya, untuk pembentukan kepengurusan wilayah Provinsi Riau tahun 1998. Ada tiga komite waktu itu yakni Komite yang dipimpin Dokter Tabrani Rab, komite yang dipimpinan Raja Rusli (Muhammadiyah) dan komite yang dipimpin Tukimin. Masing-masing komite mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon anggota sebanyak-banyaknya. Lalu, diadakanlah Musyawarah Wilayah (Muswil) I di Hotel Indrapura. Hasil Muswil inilah yang membentuk kepengurusan wilayah Riau.

Memang terasa agak unik. Sebab, urutan musyawarahnya tidak sama dengan nasional. Jika di Bali adalah Kongres IV, maka di daerah-daerah akan melaksanakan Muswil dan Musda V. Sebab, pada tingkat nasional PAN tidak melaksanakan Kongres tapi Deklarasi dan selanjutnya membentuk pengurus pusat. Sementara di daerah melaksanakan Muswil dan Musda. Di sinilah bedanya PAN dengan parta-partai lain.

Sejak awal PAN juga menerapkan semangat reformasi. Dalam pelaksanaan Kongres, Muswil dan Musda, misalnya, pengurus harian dan ketua departemen diberikan hak suara, disamping hak suara dari satu dan dua tingkat di bawahnya. Ini menggambarkan bahwa untuk menjadi ketua harus didukung oleh orang banyak, dan tidak gampang untuk melakukan praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) atau politik uang (money politic).

Selain itu, Amien Rais selaku Ketua Umum PAN memberikan kepercayaan penuh kepada wilayah dan daerah dengan semangat otonomi daerah. Baik untuk memilih ketua DPW dan DPD, penyusunan calon legislatif (caleg), maupun penetapan calon kepala daerah untuk Pilkada. Tidak ada selembar surat pun yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk kepentingan hal tersebut. Paling-paling konsultasi dan memberikan pertimbangan secara lisan.

Kebijakan yang dibuat selama kepemimpinan Amien Rais ini, dilanjutkan oleh Soetrisno Bachir pada periode berikutnya. Tidak ada yang dirubah, bahkan makin longgar dan leluasa. Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang awalnya dikeluarkan oleh dua tingkat di atasnya, pada era ini cukup dikeluarkan oleh satu tingkat di atasnya. Untuk menetapkan calon kepala daerah, cukup berkonsultasi. Tak ada runding-runding di luar itu.

Kepemimpinan Mas Tris – begitu Soetrisno biasa dipanggil – lebih elegan. Orangnya low profile dan jauh dari protokoler. Menjumpai Mas Tris juga gampang karena dia menyediakan waktu tengah malam sampai pagi di rumahnya. Siapa saja dari daerah yang mau jumpa dilayani. Tidak ada suasana formal-formalan. Mas Tris juga rajin turun ke daerah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DPD dan DPW.

Apa yang dirasakan pada kepemimpinan Amien Rais dan Soetrisno Bachir ini, nyaris bertolak belakang dengan yang dilakukan pada kepemimpinan Hatta Rajasa. Hak suara pengurus harian dan ketua departemen pada Kongres, Muswil dan Musda dihilangkan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai semangat reformasi, dikembalikan ke pusat (sentralisasi) sebagaimana di zaman Orde Baru. Untuk menjadi ketua DPD dan DPW, penetapan nama dan nomor urut caleg dan calon kepala daerah wajib mendapat persetujuan dari pusat (DPP).

Kebijakan sentralisasi itu menimbulkan dampak-dampak yang tidak sehat. Siapa yang dekat dengan kekuasaan di partai, akan disetujui menjadi ketua DPD atau DPW. Terjadi kongkalikong dalam penetapan nama dan nomor urut caleg antara ketua DPD, DPW dengan DPP. Begitu pula dalam penetapan calon kepala daerah. Bukan mustahil terjadi praktek-praktek pragmatis dalam penetapan calon tersebut.

Kebijakan yang memberatkan daerah inilah yang akan dikikis habis oleh Zulkifli Hasan jika terpilih jadi Ketua Umum PAN 2015-2020. Dalam kampanyenya ke daerah-daerah, mantan Sekretaris Jenderal PAN  itu akan mengembalikan kekuasaan ke daerah karena daerah lah yang paham dengan kondisi mereka. Kebijakan desentralisasi ini disambut hangat oleh pengurus dan kader-kader di daerah. Selama lima tahun ini mereka terpasung oleh kebijakan yang sentralistik dan kadangkala otoriter.

Kebijakan lain yang akan dilakukan Zulkifli Hasan adalah melakukan Konvensi PAN untuk calon presiden dan wakil presiden 2019. Artinya, ketua umum partai tidak otomatis menjadi calon presiden atau wakil presiden sebagaimana lazim dilakukan partai. Konvensi lah yang akan menentukan layak atau tidaknya capres/cawapres yang akan diusung. Peluang untuk konvensi diberikan seluas-luasnya, termasuk kepada Hatta Rajasa.
Untuk kepentingan masyarakat, Zulkifli Hasan mengusung program advokasi. PAN akan hadir di masyarakat memberikan advokasi dari hari ke hari, jam ke jam, di seluruh Indonesia. PAN tidak hanya hadir di masyarakat menjelang Pemilu. Kebijakan ini direspon positif oleh kader dan simpatisan PAN di daerah-daerah, termasuk tokoh-tokoh PAN seperti Amien Rais, AM Fatwa dan Soetrisno Bachir. Sehingga mereka mendukung Zulkifli Hasan. [] Oleh : FENDRI JASWIR, (wartawan Senior)

Daerah

Kamis 16 November 2017

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

Bangkinang Kota (riauoke.com)- Serikat rakyat miskin indonesia (SRMI), liga mahasiswa nasional demokrasi (LMND), dewan...

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Selasa 31 Oktober 2017

Pemkab Siak Akan Bantu 12 Parpol Peseta Pemilu

Siak (riauoke.com) Pemerintah Kabupaten Siak akan memberikan bantuan keuangan kepada 12 partai politik peserta pemilu...