Senin, 20 November 2017

Pilkada 2018: Duel Mahal dan Paling Akbar

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, anggaran Pilkada 2018 telah disepakati yaitu Rp 11,4 triliun. Anggaran ini untuk membiayai pelaksanaan pilkada di 171 daerah.



Untuk biaya Pilgub Riau KPUD mengajukan anggaran sebesar 382 miliar kabarnya disetujui 324 miliar.  Tinggal menunggu untuk dimasukkan pada APBD Perubahan tahun 2017. Sementara di Indragiri Hilir informasi sementara KPUD mengajukan anggaran Rp 45 miliar untuk gawe pemilihan Bupati - Wakil Bupati yang dijadwalkan serentak dengan Pilgub Riau.

Menurut Pramono ketua KPU RI biaya terbesar penyelenggaraan Pilkada adalah untuk honor penyelenggara dimana alokasinya hingga 60 persen dari total anggaran. Hitung saja biaya honorarium penyelenggara dari KPU sampai KPPS.

Sama seperti Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), Ada upaya efisiensi anggaran. Tetapi itu tidak akan sebesar memangkas anggaran belanja tidak langsung OPD. Paling memangkas biaya kegiatan, perjalanan dinas dan Alat Peraga Kampanye (APK).  Kegiatan di KPU adalah berdasar data dan nyata, ketika di kurangi sama artinya Pilkada tidak akan terlaksana.

Anggaran untuk komponen APK memang tergantung kemampuan masing-masing daerah. Sebetulnya bisa diefisiensikan jika parpol diperbolehkan mengadakan. Kesimpulannya - Pilkada menguras duit alias mahal biayanya demi pesta pora demokrasi di negeri ini.
Dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2018, ada sejumlah daerah dengan anggaran terbesar yakni Jawa Barat Rp 1,2 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 990 miliar, Jawa Timur Rp 870 miliar, dan Papua Rp 850 miliar.

Dapat dibayangkan betapa duit untuk menggelar hajatan pilkada hampir menyamai duit untuk membangun infrakstruktur jalan, jembatan bahkan belanja bantuan sosial.

Mahal dan Paling Akbar

Pilkada serentak jilid 3 selain berbilang mahal juga disebut sebagai pilkada paling akbar. Sebab selain menghabiskan duit gede Rp14.4 triliun juga akan melibatkan pemilih dalam jumlah sangat besar hampir 60 persen atau 160 juta warga Indonesia.

Duit 14.4 triliun itu murni dari anggaran negara hasil memerah dari pajak rakyat. Belum lagi duit yang dihamburkan oleh balon kepala daerah. Dari sejak star sosialisasi, koneksi dan loby parpol, untuk operasional sampai bayar uang saksi. Jika satu kursi dihargai Rp 1 miliar maka harga untuk 65 anggota DPRD sama dengan Rp 65 miliar. Bukan ranah publik ketika parpol memasang  harga atas nama cos of politic atau bualan gratisan.

Tinggal menghitung, pilkada serentak jilid ketiga akan diikuti  177 daerah. Jika satu daerah diikuti oleh 2 pasang saja, maka akan ada 354 pasangan yang bertarung atau 708 orang yang bersiap diri merogoh kocek pribadi. Dan apabila setiap 1 pasangan mengelurkan biaya untuk bayar saksi rata- rata Rp 300 ribu saja, misalkan di Provinsi Riau pada Pemilu 2014 ada 12.466 TPS. Maka butuh duit saksi Rp 3. 7 miliar. Kalikan lagi dengan 177 daerah akan ketemu duit Rp 654 miliar, angka gila. Ini baru urusan saksi. Belum lagi untuk beli kaos, stiker dan tetek bengek lainnya. Dipastikan akan ada duit berserakan karena jumlahnya tidak akan muat pada mesin hitung kalkulator.

Pilkada  serentak 2018 akan dihiasi pertarungan besar Provinsi-provinsi Raksasa di Indonesia. Kenapa, sebab kalkulasi politik, kemenangan atau kekalahan di pilkada 2018 akan sangat menentukan peluang parpol di Pemilu 2019.

Pilkada 2018 ibarat menguji kemampuan tes dasar, yang akan dijadikan ukuran untuk menuju Pemilu tahun 2019. Maka Pilkada akan mempengaruhi faktor psikis untuk 'Peperangan' Pemilu Legislatif dan Presiden yang akan digelar sekaligus .

Negeri Riau yang kita cintai sarat dengan kekayaan sumber daya alam plus memiliki APBD yang gemuk 10.4 triliun. Begitupun tetangga kita Sumatera Utara kota terbesar kedua di Indonesia. Palembang yang menyimpan sejarah dan kemajuan pembangunan pesat.  Lampung orang menyebut Jawa-nya jawa di Sumatera.

Yang paling spektakuler tentu di Pulau Jawa. Di telatah tanah Jawa akan terjadi perebutan kekuasaan meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di bumi Jawa inilah separuh lebih penduduk Indonesia tinggal. Dan di bumi Jawa Partai Politik berbagi kekuasaan. Maka dipastikan semua parpol akan mengerahkan siasat dan strategi politik untuk berebut kemenangan di pusaran pusat kekuasaan.

Melihat sengit dan mahalnya pelaksanaan Pilkada, apakah cara pilkada yang berlangsung sekarang ini sudah tepat. Atau mungkin perlu berpikir ulang bagi para pemangku bangsa untuk menata negeri demi hemat anggaran serta nyaman pada penyelenggaraan.

Apalagi jika dihubungkan dengan banyaknya pejabat daerah (Gubernur, Bupati, Walikota plus DPRD) yang terjaring operasi tangkap tangan KPK atau petugas hukum lainnya. Seakan ada korelasi hukum sebab akibat - terkait bahwa biaya pilkada penyebab pejabat terjerat penyelewengan duit negara.

Hitungan tiga bulan terakir, setidaknya 6 kepala daerah terperangkap jaring OTT KPK. Tidak terkecuali  Rita Widyasari Bupati cantik dan paling tajir kekayaanya. Kabupaten Kutai Kartanegara menyabet gelar terkaya dengan APBD terbesar bersama DKI Jakarta. Di Riau Bengkalis juga kaya - nasibnya juga lebih dulu kena - Bupati Herliyan Saleh berurusan dengan Polisi, Jaksa plus KPK.

Pilkada juga tidak menutup kemungkinan menjadi ajang bisnis legal atau gelap sehingga rawan dimasuki tangan- tangan haus kekuasaan apalagi di daerah- daerah  yang berlimpah sumber daya alamnya. Disana ada ' toke ' bandar dana sehingga yang terpilih adalah mereka para ' boneka ' yang mau di stel big bosnya.

Yang pasti geliat politik akan menghangat di semua daerah yang menggelar pilkada. Pola budaya dan kehidupan akan berbaur oleh karena adanya Pilkada, nasib hidup juga bisa berubah total pasca Pilkada.

Momen pilkada dipastikan menjadi sesuatu yang seksi dan selalu hangat dibincangkan. Pilkada bukan hanya soal memilih kepala daerah tetapi juga dipergunakan  jadi komoditas politik yang menyimpan Potensi konflik.

Pilkada Serentak jilid 3 di Tahun 2018 adalah Pilkada paling banyak melibatkan penduduk, 90 persen warga Negara Indonesia adalah bagian dari Daftar Pemilih, dengan rentang waktu berdekatan dengan Pemilu 2019, maka hasil dari Pilkada di 2018 adalah sebagai ukuran dan gambaran akan Politik di 2019.

Disisi lain juga dapat dimaknai sebagai komoditas bisnis yang menggiurkan, walaupun harus dengan modal padat alias sangat mahal - tetapi disana ada yang memaknai sebagai kesempatan tersebab menjanjikan tahta harta dan kuasa meski taruhannya penjara.


Bagus Santoso,  Praktisi Politik, Anggota DPRD Riau, Mahasiswa S3 - Ilmu Politik

Daerah

Kamis 16 November 2017

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

FRPD Akan Gelar Diskusi Dana Desa

Bangkinang Kota (riauoke.com)- Serikat rakyat miskin indonesia (SRMI), liga mahasiswa nasional demokrasi (LMND), dewan...

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Selasa 31 Oktober 2017

Pemkab Siak Akan Bantu 12 Parpol Peseta Pemilu

Siak (riauoke.com) Pemerintah Kabupaten Siak akan memberikan bantuan keuangan kepada 12 partai politik peserta pemilu...