Minggu, 27 Mei 2018

Pilkada Pertarungan antar Cukong

Kalau meminjam pengertian demokrasi menurut Prof. Sidney Hook (Mahaguru Filsafat New York University) yang mengatakan  suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah atau garis kebijaksanaan di belakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah.



Maka jelas demokrasi merupakan kendaraan paling ideal untuk membawa suatu bangsa menuju masyarakatnya yang adil dan makmur. Karena dari konsep demokrasi seperti ini jelas tersirat bahwa semua kebijakan pemerintah pasti berpihak kepada seluruh rakyat.

​Persoalannya kemudian dalam proses membangun demokrasi, kita justru menemukan fenomena bahwa demokrasi itu hanya berpihak dan menguntungkan kelompok elite saja, baik secara politik maupun ekonomi. Disinilah ironisnya! Karena di tengah penderitaan rakyat yang tereksploitasi dalam membangun demokrasi itu, muncul beberapa kelompok yang memiliki akses ekonomi dan politik justru memanfaatkan suasana demokrasi untuk menghambur-hamburkan uang dalam meraih jabatan tertentu.

Dalam proses membangun demokrasi, yang diuntungkan hanya orang-orang yang memiliki akses ekonomi dan mobilitas politik yang tinggi. Dengan dalil demokrasi yang selalu berpihak kepada kelompok mayoritas, maka hanya orang yang memiliki ekonomi tinggi yang dapat memenangkan persaingan untuk meraih atau membeli kelompok  mayoritas tersebut.Maka dalam setiap proses Pilkada itu merupakan sebuah pertarungan antar cukong.

Menurut Prof. Dr. Djohermansyah mantan Plt Gubernur Riau yang juga pernah menjabat Dirjen Otda Kemendagri ada dua sumber dana untuk membiayai Pemilu berbiaya tinggi. Pertama, murni dari kantongnya sendiri. Kedua, sponsor atau cukong-cukong.

Seorang kandidat kepala daerah, akan dicukongi para pengusaha besar untuk memenangkan jabatan tersebut. Pengusaha tidak segan mengeluarkan uang puluhan sampai ratusan miliaran rupiah sebagai biaya politik untuk mendukung kandidatnya memenangkan pertarungan dalam Pilkada.

Biasanya daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah akan diperebutkan cukong besar baik lokal maupun nasional untuk membiayai segala kebutuhan kampenye kandidat. Provinsi Riau yang kita cintai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah dari pertambangan, Hutan sampai hasil lautan. Maka tidak perlu ditutup- tutupi lagi, pertarungan pilkada tidak sekedar pertarungan antar kandidat tetapi sudah melibatkan raksasa besar "bergigi" kepentingan.

Besarnya potensi alam, konon membuat para cukong berani pasang dua lokang atau berapa banyak calon yang bertarung. Kongkritnya cukong tak segan memberikan modal pada semua pasangan. Maka siapapun yang terpilih pemenangnya adalah cukong. Sampai dimana kebenarannya silahkan bicara jujur para kandidat yang sudah pernah dan akan bertarung pada pilkada.

Kita bisa bayangkan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan seorang pengusaha untuk mendanai kampanye calon kepala daerah? Tetapi semua itu tidak gratis dan masuk hitunggan dagang sapi, karena para pengusaha tersebut akan memperoleh balasannya berupa pemberian proyek-proyek yang jumlahnya berlipat-lipat, bila kandidatnya sudah menjadi penguasa pemilik otoritas di daerah.

Proyek hanya sebagian dari perhitungan kecil dari para cukong. Di sebalik itu ada permintaan lain yang lebih dahsyat terutama terkait jaminan perizinan bisa perkebunan, pertambangan , peruntukan kawasan, sampai dunia hiburan.

​Fenomena politik yang berkembang dalam bursa demokrasi terkini di republik ini menunjukkan bahwa Pilkada sudah menjadi “industri politik” yang membutuhkan banyak modal untuk investasi. Konsekuensi dari semua itu adalah hanya individu atau kelompok pemilik modal banyak berpeluang bermain dan menjadi pemenang dalam industri politik Pilkada.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan para cukong untuk menjadi mitra politisi lokal dalam memburu rente melalui Pilkada. Rekan saya Novialdi Jusman atau lebih dikenal dengan sebutan Dedet dalam percakapan di WAG saat ditanyakan kenapa tidak ikut pilgub dijawab dengan santai gak akan bisa balikkin modal. Dengan ilustrasi hitungan gaji Gubernur 50 juta x 60 bulan = Rp 3 miliar, sementara Modal habis untuk bertarung selevel gubernur minimal dibutuhkan duit Rp 60 miliar , pertanyannya yang Rp 57 miliar di cari darimana?

Pilkada berbiaya sangat tinggi mendapat justivikasi dari Thomas Koten yang mengutip Diamond (1995) yang mengatakan bahwa
“kehidupan politik demokratik hanya sebagai ladang perburuan rente ekonomi dan bukan kegiatan produktif. Kekuatan uanglah yang bermain di ladang demokrasi.
Maka kekuatan uang yang dimotori semangat kapitalis telah melumpuhkan kekuatan lain.
Orang-orang berkantung tebal adalah pemilik demokrasi, merekalah penguasa lahan-lahan komunikasi publik”.

Tidak terelakkan lagi kita sudah masuk dalam “Pusaran Demokrasi Uang” dan sulit lagi untuk keluar dari pusaran itu. Harapannya adalah meski dibiayai oleh cukong kepala daerah terpilih bisa istiqomah dan sanggup menolak permintaan cukong yang menyesatkan.  Akan lebih mulia jika cukong adalah mereka yang berkepentingan untuk membangun daerah bukan "menjual" daerah.

Itulah proses panjang perjalanan demokrasi, saat saya diskusi bersama Dr Ward Barenschot peneliti politik dari Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies di Universitas Leiden Belanda ketika mengupas buku hasil penelitiannya di Indonesia yang diberi judul Demokrasi For Sale.

Bahwa demokrasi  dalam sejarahnya memang harus melalui proses jalan panjang dan butuh waktu yang lama menuju demokrasi sebagaimana telah berlaku di negara yang maju. Politik lokal masih jauh dari demokrasi yang ideal - masih diwarnai dengan politik uang, serangan fajar dan politik balas budi cukong serta permintaan tim sukses. Konsekwensinya adalah akan mempengaruhi arah kebijakan kepala daerah akhirnya menjauh dari keberpihakan pada masyarakatnya.

Pemikiran Dr Barenschot yang saya anggap sebagai terobosan adalah menawarkan penyelenggaraan pilkada yang murah dan terhindar dari cukong. Caranya adalah pilkada diserentakkan dengan pemilu legislatif, maka kepala daerah yang terpilih otomatis parpol pemenang pemilu di setiap daerah. Dengan cara demikian akan mengurangi biaya pilkada dan keterlibatan cukong sehingga hasilnya betol- betol fair demokratis.

Sekali lagi, kendati pertarungan pilkada masih melibatkan cukong, berharap cukong yang mulia hatinya. Begitupun dengan kepala daerah meski tidak bisa lari dari sponsor tetapi ketika sudah terpilih harus berani dan tidak mau dikte oleh cukong.

Lalu bagaimana dengan pilkada yang akan digelar serentak Februari 2017? Kalau berpatokan pada pendapat Diamond di atas, jelas pilkada adalah pertarungan antar cukong !.

Penulis : Bagus Satoso

Daerah

Ekonomi

Pendidikan

Hukum

Olahraga

Politik

Rabu 23 Mei 2018

Lagi, Ayat Cahyadi Dkk Turun Gunung Ikut Menangkan Syamsuar-Edy

Lagi, Ayat Cahyadi Dkk Turun Gunung Ikut Menangkan Syamsuar-Edy

PEKANBARU (riauoke.com) – Ketua Pemenangan PKS Kota Pekanbaru H Ayat Cahyadi kembali turun gunung, berkampanye...