Selatpanjang, riauoke com-Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Terkait pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan mendukung Program Pemerintah.

 

seluruh kepala desa di bawah naungan APDESI untuk tidak mengambil langkah konfrontatif dalam bentuk aksi unjuk rasa. Sebaliknya, para kepala desa diminta untuk tetap membuka layanan pemerintahan desa sebagaimana mestinya demi menjaga pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan.

Baca :

• » Kodam XIX/Tuanku Tambusai Intensifkan Penanganan Karhutla di Bengkalis dan Kepulauan Meranti
• » Kemenhut-FAO Luncurkan MERANTI, Modernisasi Pemantauan Hutan Indonesia
• » Kodam XIX/Tuanku Tambusai Perkuat Penanganan Karhutla, Pendinginan Berlanjut di Bengkalis dan Kepulauan Meranti

 

Upaya ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara aparat keamanan dan jajaran pemerintahan desa, diharapkan permasalahan terkait ADD dapat diselesaikan melalui jalur dialog dan solusi yang bijak, tanpa harus mengorbankan stabilitas daerah.