
Ia menambahkan, penggunaan helikopter water bombing dengan kapasitas bucket 5.000 liter merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap upaya pemadaman di lapangan, khususnya ketika kondisi lokasi dan potensi penyebaran api membutuhkan intervensi dari udara.
“Kita berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Satgas Karhutla, Manggala Agni, BPBD, aparat, pemerintah daerah dan masyarakat. Kolaborasi ini bukan hanya untuk melindungi kawasan perusahaan saja, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mencegah dampak Karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat, bagi PT Arara Abadi bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,” tambah Edi Haris.
Operational Head RPK/TRC PT Arara Abadi di lapangan, Angga Saprianto didampingi Fire Marshall Aidil Bhakti mengatakan bahwa tim perusahaan langsung bergerak setelah mendapatkan informasi mengenai titik api yang berada di luar konsesi.
“Begitu api terpantau pada Selasa, 18 Agustus, tim RPK langsung melakukan pengecekan dan size up dengan penggunaan drone untuk melihat kondisi ril api serta penanganan di lapangan nantinya. Meskipun lokasi karhutla bukan milik perusahaan, kami sadar jika dibiarkan sekejap saja api bisa merambat masuk ke kawasan HTI kami maupun merugikan warga sekitar Lokasi kebakaran. Api berada sekitar 1,5 kilometer dari batas luar konsesi perusahaan. Karena kondisi angin yang berdekatan dengan pinggir laut dan karakteristik lahan dapat menyebabkan api berkembang serta berpotensi merambat menuju kawasan HTI, kami mengambil langkah antisipatif dengan mengerahkan 2 unit helikopter water bombing berkapasitas bucket 5.000 liter, mengingat sumber air juga sulit” ujarnya.
Aidil Menambahkan:,”penanganan Karhutla membutuhkan kecepatan sekaligus koordinasi lintas pihak. Karena itu, tim RPK PT Arara Abadi terus melakukan pemadaman selama dua hari dan memperkuat koordinasi dengan unsur pemerintah, Manggala Agni, BPBD, serta masyarakat.