Elu- eluan dari ketua DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menegaskan bahwa musker itu wajib diadakan sekali setahun dan pesertanya tidak dapat diwakilkan.  “Karena ini menyangkut penetapan hutan kawaan. Pemerintah akan menertibkan seribu Kawasan hutan. Sudah banyak anak kemenakan kita yang menjerit. Kita mendesak Menteri Agraria dilibatkan dalam musker ini.â€
LAMR akan memperjuangkan 20 persen hak pengelolaan hutan untuk masyarakat adat. Selain itu, juga memperjuankan Daerah Istimewa Riau.
Sementara Gubernur Riau yang membuka secara resmi acara  ini mengatakan musker ini sangat strategis agar suara masyarakat adat juga didengar. Musyawarah digelar untuk mencapai kesepakatan dalam mencari solusi persoalan negeri.