Selain persoalan proyek, mahasiswa juga menyoroti aspek keselamatan pembangunan kampus. Mereka khawatir proyek yang tidak dikelola secara optimal berpotensi membahayakan civitas akademika.

Tak hanya itu, kebijakan kenaikan biaya pendidikan seperti SPP dan biaya wisuda turut memicu keresahan. Mahasiswa menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas yang diterima.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh proyek pembangunan dan kebijakan anggaran kampus. Mereka menilai langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Baca :

• » Demonstran Disambut Tanjak, Selendang Budaya, hingga Bibit Pohon
• » KPU Provinsi Riau dan UIR Sepakat Perkuat Sinergi Akademik dan Demokrasi Lewat Penandatanganan MoU
• » Terima Kunjungan Edukasi Demokrasi SMP IT AL FATIH, KPU Riau Kenalkan Game Ular Tangga Pemilu

Situasi sempat memanas ketika pihak kampus yang menemui massa bukan rektor, melainkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr Hardi. Kehadiran perwakilan tersebut dinilai belum menjawab substansi tuntutan mahasiswa, karena penjelasan yang disampaikan lebih bersifat pembelaan kebijakan dibandingkan solusi konkret.[]rls