Menurut Ayat Cahyadi, penyelesaian persoalan wilayah adat ini memerlukan keterlibatan pemerintah daerah setempat. "Yang punya wilayah adalah kabupaten. Jadi bupati harus datang dan para batin juga akan diundang oleh DPRD Provinsi Riau," jelasnya.

Karena harus menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar), Ayat Cahyadi kemudian menyerahkan jalannya audiensi kepada rekan satu fraksinya, M. Nasir. Di hadapan M. Nasir, para Batin dan Penghulu menegaskan harapan agar pihak yang mengklaim sebagai "batin baru" tidak dilibatkan atau diundang dalam pembahasan resmi. Mereka menilai keberadaan batin baru tersebut hanya memicu konflik di tengah masyarakat adat karena namanya tidak tercatat dalam struktur Perbatinan Kuang Oso Tiga Puluh.

Usai berdialog dengan M. Nasir, rombongan pemangku adat melanjutkan pertemuan dengan anggota Fraksi PKS lainnya, Abdullah, di ruang sidang Komisi III DPRD Provinsi Riau. Menyambut aspirasi tersebut, Abdullah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti keluhan para tokoh adat asal Pelalawan itu.

Baca :

• » Ribuan Masyarakat Padati Tablig Akbar HUT ke-21 Bandar Seikijang, Dihadiri UAS dan Jajaran Forkopimda
• » Bukan Sekadar Gelar Kehormatan, LAMR Rohul Titip Amanah: Adat Melayu Harus Sejalan dengan Pemerintahan
• » Soal Agrinas, Masyarakat Adat Se Riau Sampaikan Pernyataan Sikap

"Kami akan mengawal apa yang disampaikan oleh para Batin dan Penghulu yang datang ke DPRD Provinsi Riau. Kami siap mengawal aspirasi dari para Datuk dari Kabupaten Pelalawan ini," tegas Abdullah. []srt