NEW YORK (Riauoke.com) – Dua belas inisiatif dari Azerbaijan, Brasil, Kamboja, Republik Dominika, Indonesia, Filipina, Arab Saudi, dan Thailand akan menerima penghargaan pada Upacara Penghargaan Pelayanan Publik PBB (UN Public Service Awards). Acara ini akan diselenggarakan pada puncak acara Forum Pelayanan Publik PBB (UN Public Service Forum) tanggal 25 Juni 2026 di Tbilisi, Georgia.

Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Republik Indonesia akan menerima penghargaan dalam kategori "Layanan publik yang responsif gender" untuk inisiatifnya yang bernama "Pendekatan Budaya dalam Meningkatkan Ekonomi Perempuan Pesisir (“Berdaya Srikandi”)".

Inisiatif ini memberdayakan kelompok perempuan lokal yang rentan secara ekonomi melalui pengembangan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan. Dengan melibatkan perempuan asli daerah yang sudah lulus pendidikan perguruan tinggi sebagai fasilitator, program ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat serta mengatasi hambatan sosial dan budaya dalam berpartisipasi, sehingga membantu para perempuan meningkatkan pendapatan, mencapai kemandirian ekonomi, dan mendorong inklusi sosial.

Baca :

• » Polda Riau Raih Penghargaan Nasional sebagai Pengelola Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang
• » Ungkap Cepat Kasus Perburuan Gading Gajah, Kepolisian Terima Penghargaan dari FKGI
• » PGN Group Raih Penghargaan PROPER EMAS dan HIJAU 2025, Bukti Konsistensi Inovasi Sosial dan Lingkungan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia akan menerima Penghargaan Kehormatan (Honourable Mention) dalam kategori "Lembaga publik yang transparan dan akuntabel untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)" melalui program "Sistem Keuangan Desa” (“SISKEUDES”). Inisiatif berskala nasional ini menstandarisasi tata cara penganggaran, administrasi keuangan, dan pelaporan di seluruh 75.265 desa di Indonesia.

Program ini secara nyata meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Program ini juga terhubung dengan sistem-sistem utama pemerintah, sehingga memungkinkan pengawasan secara langsung (real-time) dan pembuatan kebijakan yang tepat berdasarkan data.