|
 |
×
|
|
|
|
×
|
PEKANBARU (Riauoke.com)- Koordinator FITRA Riau, Tarmizi SH MH menyoroti persoalan transparansi dan kebijakan publik dalam acara peluncuran Media8 dan Forum Diskusi Jurnalistik (ForKI) Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Senin (09/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi mengungkapkan, bahwa Riau dihadapkan pada kontradiksi besar. Di satu sisi kaya akan sumber daya alam. Namun di sisi lain masyarakat masih tertekan oleh berbagai persoalan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang sangat terbatas.
"Baru-baru ini, FITRA Riau melakukan kajian terkait keterbukaan informasi di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI). Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor industri kehutanan tidak berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, melainkan justru memicu berbagai petaka seperti bencana asap dan konflik horizontal," katanya.
Menurut Tarmizi, terdapat jurang pemisah yang lebar antara regulasi yang ideal dengan praktik di lapangan. Meskipun berbagai undang-undang—seperti UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU Kehutanan, dan UU Cipta Kerja telah mengatur bahwa informasi sektor kehutanan (seperti izin HTI, peta konsesi, AMDAL, hingga data CSR) bersifat terbuka, pada praktiknya akses tersebut masih sangat dibatasi.
"Peta konsesi dan dokumen analisis dampak lingkungan sering kali hanya tersedia dalam format terbatas yang sulit diakses secara utuh oleh masyarakat terdampak," katanya.
