|
 |
×
|
|
|
|
×
|
Dikatakannya, Komisi Informasi (KI) Riau mencatat masih ada puluhan sengketa informasi yang belum terselesaikan akibat minimnya keterbukaan dari badan publik dan perusahaan.
"Masyarakat dan lembaga pengawas seringkali dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit serta biaya hukum yang tinggi ketika berupaya menempuh jalur sengketa informasi," tegasnya menekankan,FITRA Riau mendesak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Riau untuk melakukan restorasi total terhadap tata kelola sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan, pencegahan konflik, serta mitigasi bencana pasca kebakaran hutan harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan.
Selain itu, lembaga seperti Komisi Informasi (KI) dan Ombudsman RI perwakilan Riau didorong untuk lebih proaktif dalam mengawal hak-hak publik agar prinsip transparansi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Riau yang selama ini berdampak langsung secara ekologis maupun sosial. []rls
