
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyatakan bahwa transformasi sistem penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M yang diberlakukan oleh Arab Saudi menuntut kesiapan serta pola kerja baru dari seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa para petugas tidak hanya dituntut untuk memahami perubahan sistem layanan, tetapi juga harus responsif dan mampu memastikan seluruh kebutuhan jamaah terpenuhi dengan baik.
"Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-andar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jamaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi," ujar Puji saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Puji, pelaksanaan ToT ini menjadi bagian krusial dalam mempersiapkan petugas menghadapi perubahan besar dalam penyelenggaraan haji pada musim mendatang. Ia menjelaskan bahwa pola pelayanan haji 2027 mengalami sejumlah penyesuaian signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Jika pada periode sebelumnya sebagian besar layanan dikelola melalui pola kerja yang lebih mengandalkan pengelolaan mandiri, maka tahun ini sistem pelayanan beralih menggunakan skema full board melalui syarikah di Arab Saudi. Perubahan ini menuntut pemahaman mendalam dari para petugas agar dapat mengawal dan mengoptimalkan pelayanan bagi seluruh jamaah haji asal Indonesia.[]rep