Pekanbaru (riauoke.com) Untuk mengangkat mutu pendidikan di Provinsi Riau yang akhir-akhir ini cenderung menurun, Rapat Koordinasi (Rakor)  Dewan Pendidikan Provinsi Riau merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk mengangkat seorang pejabat setingkat Eselon III  yang khusus mengurus mutu pendidikan.

Rakor Dewan Pendidikan Provinsi Riau berlangsung di Pekanbaru, 26-28 April 2019. Rakor yang pertama kali diadakan ini diikuti seluruh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, kecuali Kota Pekanbaru yang tidak mengirim utusan.

Sekretaris Dewan Pendidikan Riau  DR. H. Fachri Ras kepada pers, Ahad (28/4), mengatakan terjadi penurunan mutu pendidikan di Riau  dalam lima tahun terakhir. Angka Partisipasi Kasar (APK) Riau baru mencapai 78 petsen, sedangkan nasional 82. Artinya, ada 22 persen tamatan SMP yang tidak menyambung. IPM Riau masih 8,7 tahun, artinya Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun belum tuntas. Padahal Riau sedang menyiapkan Wajar 12 tahun.

Baca :

• »  Bukan Sekadar Pelatihan, Ini Adalah Perang Melawan Stagnasi Pendidikan Agama
• » Pemcam Bandar Seikijang Gelar Rakor Persiapan Pelepasan Jemaah Haji 2026
• » Gubri Harapkan Kampus Jadi Sarana Pendidikan Moral yang Baik 

Sekain itu, katanya, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Riau rata-rata 5,4. Padahal, Mendikbud telah menetapkan harus mencapai 8. Begitu pula hasil Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK terus menurun dalam lima tahun terakhir. Sekarang kabupaten terendah mencapai 5,4.

Penurunan hasil UN ini, kata dosen FKIP Unri ini, berbanding terbalik dengan peningkatan nilai untuk masuk Universitas Riau (Unri). Standar Unri makin lama makin tinggi. Apalagi Unri kini berada di ranking 24 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Akibatnya, banyak 'orang luar' yang lulus masuk Unri.