|
 |
×
|
|
|
|
×
|
JAKARTA (Riauoke.com)– Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia berkomitmen mendukung mendukung petani kecil dalam mengurangi risiko iklim dengan memperluas akses ke layanan keuangan dan memperkuat kapasitas mereka untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan melalui program bersama yang berfokus di dua provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia, Jawa Timur dan Lampung.
“Tujuan program ini sejalan dengan prioritas nasional khususnya mendorong transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, meningkatkan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan dan pengintegrasian dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo saat peluncuran UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (9/4).
Petani kecil merupakan tulang punggung pertanian Indonesia, namun mereka termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan wabah hama semakin mengancam mata pencaharian petani kecil yang menimbulkan risiko tidak hanya bagi pendapatan pedesaan, tetapi juga bagi ketahanan pangan nasional.
Program ini akan memberikan pelatihan untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif, berfokus pada pertanian pangan tahan iklim seperti padi hemat air bagi setidaknya 15.000 petani di Jawa Timur. Pertanian cerdas iklim mencakup serangkaian praktik dan teknologi yang peka terhadap konteks lokal yang memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
Untuk mendukung petani kecil dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dalam skala besar, program ini mengintegrasikan dan memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif yang ada, termasuk skema asuransi iklim Indonesia, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Bond), Green Sukuk (obligasi syariah untuk proyek yang berdampak positif bagi lingkungan), dan pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Melalui program ini, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat untuk mengakses asuransi iklim, termasuk memperluas akses ke teknologi cerdas iklim termutakhirkan, seperti irigasi bertenaga surya.
