Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri akan mengoordinasikan lintas kementerian/lembaga di tingkat nasional, serta pemerintah daerah dalam perumusan strategi kerja tahunan bersama UNICEF. Monitoring dan pengendalian juga dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan, serta ketercapaian target kerja sama.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik turut menyatakan, “Pelaksanaan program kerja sama ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam mempercepat pencapaian target pembangunan SDM nasional dan daerah. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menciptakan model praktik baik yang dapat direplikasi secara luas ke daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah juga berperan penting untuk mengintegrasikan program kerja sama yang telah terbukti berhasil ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD). Kemendagri akan terus berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan program kerja sama di daerah tetap sesuai koridor yang ditetapkan dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional”.

Di tingkat nasional, UNICEF akan bekerja sama dengan K/L untuk mendukung perumusan konsep kebijakan dan regulasi, sekaligus memperkuat sistem pelaksanaan program secara menyeluruh di seluruh wilayah. Sementara itu, di tingkat daerah, UNICEF akan bekerja bersama pemerintah provinsi prioritas dan kabupaten di wilayahnya untuk memperkuat kapasitas daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan berkualitas bagi anak. Provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Sumatera Utara.

Baca :

• » Kapolda Riau Sampaikan Permohonan Maaf dan Komitmen Pembenahan di Panipahan
• » Kodam  XIX/Tuanku Tambusai Gagalkan Penyelundupan Pangan
• » Lapas Pasir Pangaraian Tegaskan Komitmen Bangun Zona Integritas

“UNICEF telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 75 tahun dan kami merasa terhormat dapat mendampingi Pemerintah Indonesia serta masyarakat selama beberapa dekade dalam memajukan hak anak. Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pemenuhan hak anak. CPAP 2026–2030 berfokus pada tantangan yang masih dihadapi serta isu-isu baru yang berkembang terkait anak, dan akan berkontribusi pada prioritas nasional serta visi Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat kemitraan jangka panjang ini, kita dapat mewujudkan masa depan di mana setiap anak tumbuh sehat, berpendidikan, terlindungi, serta bebas dari kemiskinan dan kekerasan,” urai Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman. 

Acara ini turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agama, Kepala BPS, Kepala BGN, pimpinan daerah, perwakilan anak dan pemuda, serta mitra internasional dan swasta. Keterlibatan berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan anak. []rls