“Padahal tanah itu sudah kami kelola secara turun temurun. Katanya ada kawasan, kami sudah mengatakan berulang kali, bahwa ini adalah tanah ulayat, tanah masyarakat adat, “ sebut Kepala Suku Petalangan ini menjelaskan pihaknya ditakut - takuti dengan dalih hukum dan lain sebagainya.

Senada dengan hal tersebut Batin Gasib, Batin Tenayan dari Pekanbaru, Datuk - datuk, Kepala Suku yang hadir dalam diskusi tersebut mengharapkan adanya keadilan dan perlindungan dari pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sehingga masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum terkait persoalan tanah ulayat, hak - hak masyarakat adat dan tempatan.

Lebih lanjut Datuk Tarlaili mengungkapkan bahwa hal tersebut diatas adalah gambaran kondisi kita pada hari ini, dalam konteks Riau, saat ini negara tidak memberikan ruang kepada masyarakat adat itu sendiri, padahal adat itu ada, di setiap kampung - kampung pranata kehidupan adat itu berjalan dengan baik. 

Baca :

• » Kodam XIX Tuanku Tambusai Perkuat Program TNI AD, Siapkan Penyuluhan Karhutla kepada Masyarakat Riau
• » Agrinas Palma Nusantara Dorong Kemitraan Berbasis Koperasi di Rokan Hulu
• » PHR Bersama Pemkab Bengkalis dan Masyarakat Hidupkan Desa Wisata Balai Pungut melalui Festival Pacu Sampan

“Lebih kurang ada 437 kampung adat di provinsi Riau ini, ada 47 kawasan, itu masyarakat. Tapi apa yang terjadi, 81 tahun Indonesia merdeka, undang - undang masyarakat adat itu mustinya di sahkan. Ada persoalan apa ? Karena ada ketakutan kawan - kawan di DPR itu sampai sekarang belum mau mengesahkan, apa ini pesanan?“ ujar Datuk Tarlaili yang sebelumnya aktif di LAMR.