LOMBOK, (Riauoke.com) - Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard bersama Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendampingi Duta Kehormatan UNDP, Yang Mulia Putri Mahkota Victoria dari Swedia, dalam kunjungannya ke Lombok pada 5–6 September 2026, yang menjadi rangkaian terakhir dari misi kunjungannya ke Indonesia.
 
Kunjungan ini memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan yang lebih luas yang dihadapi Indonesia dan berbagai negara di dunia: bagaimana membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai guncangan, sekaligus menciptakan peluang bagi masyarakat dan melindungi sistem alam yang menjadi penopang perekonomian mereka. Di Lombok, tantangan tersebut dijawab melalui perpaduan antara infrastruktur yang tangguh, inovasi digital, mata pencaharian berbasis alam, serta pendekatan baru dalam pembiayaan aksi iklim dan keanekaragaman hayati. Kunjungan ini juga menegaskan kemitraan jangka panjang antara Indonesia, Swedia, dan UNDP dalam mendorong pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
 
“Yang Mulia, dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kita junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kita, Asta Cita,” ujar Wamen Febrian. 
 
Pengalaman Lombok setelah gempa bumi dahsyat pada 2018 menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah hilang, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi guncangan di masa depan. Di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, Yang Mulia Putri Mahkota melihat secara langsung bagaimana infrastruktur publik tahan gempa yang dibangun kembali melalui Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP, dengan pendanaan dari KfW, telah membantu memulihkan layanan penting sekaligus menanamkan ketangguhan dalam fondasi fisik masyarakat.
 
Namun, ketangguhan juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memulihkan mata pencaharian dan menciptakan peluang ekonomi baru. Diskusi Duta Kehormatan UNDP bersama pelaku UMKM di UPTD Bale KITA menunjukkan pentingnya kewirausahaan dan aktivitas ekonomi lokal dalam mengubah pemulihan pascabencana menjadi ketangguhan ekonomi jangka panjang, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam dan pariwisata.
 
Kunjungan ini juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, mulai dari tingkat masyarakat hingga pengembangan ilmu kedokteran mutakhir. Di Puskesmas Pemenang, Yang Mulia Putri Mahkota mempelajari SMILE (Electronic Immunization and Logistics Monitoring System), sebuah platform digital yang dikembangkan oleh UNDP dan Kementerian Kesehatan dengan dukungan Global Fund dan GAVI, the Vaccine Alliance. Dengan mengintegrasikan data terkait logistik vaksin, sistem ini membantu fasilitas kesehatan mengelola persediaan secara lebih efisien dan mendukung penyediaan layanan kesehatan esensial yang lebih andal.
 
Dalam kunjungannya di Jakarta sebelumnya, Yang Mulia Putri Mahkota juga melihat perkembangan kapasitas Indonesia di bidang sains genom melalui Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi), yang memanfaatkan whole genome sequencing untuk mendorong pengobatan presisi dan surveilans penyakit. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan: memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan.
 
Di Gili Meno, delegasi mengeksplorasi solusi ekonomi biru yang menghubungkan pelestarian ekosistem laut dengan mata pencaharian masyarakat dan inovasi pembiayaan. Gili Meno merupakan salah satu lokasi inisiatif asuransi terumbu karang yang pertama di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 16 persen terumbu karang dunia yang mendukung perikanan, pariwisata, ketahanan pangan, serta perlindungan pesisir. Pariwisata berbasis terumbu karang di Gili Matra diperkirakan menghasilkan Rp9,5 triliun setiap tahun, sementara pendapatan harian masyarakat pesisir masih berada di bawah US$15.
 
Untuk membantu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, Bappenas dan UNDP telah menginisiasi skema parametric insurance atau asuransi parametrik yang dapat menyediakan pendanaan bagi masyarakat pesisir ketika suhu laut meningkat hingga tingkat yang berisiko serius bagi terumbu karang. Pendanaan ini dapat mendukung pemulihan dan rehabilitasi terumbu karang secara cepat, sekaligus membantu pelaku usaha lokal menghadapi dampak gangguan yang ditimbulkan oleh pemutihan karang (coral bleaching)—yaitu hilangnya warna dan kehidupan pada karang ketika mengalami tekanan akibat suhu perairan yang tidak normal dan terlalu hangat.
 
Kunjungan ini juga memperlihatkan budidaya rumput laut sebagai contoh bagaimana kegiatan ekonomi dapat dikembangkan selaras dengan lingkungan laut. Dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem pesisir yang sehat, budidaya rumput laut menunjukkan potensi ekonomi biru dalam menciptakan pendapatan sekaligus mendukung ketangguhan lingkungan laut yang menjadi tumpuan masyarakat.
 
Pada kunjungan terakhir di Bayan, Lombok Utara, Yang Mulia Putri Mahkota mempelajari pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat serta dukungan UNDP dalam proses verifikasi wilayah hutan adat melalui Program UN-REDD, dengan dukungan International Climate and Forest Initiative (NICFI) dari Norwegia. Melalui sistem hukum adat awig-awig, masyarakat menjaga hutan sekaligus mempertahankan tradisi dan ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.
 
Mulai dari asuransi parametrik untuk terumbu karang hingga peluang baru dalam pembiayaan keanekaragaman hayati dan iklim, pengalaman di Lombok menunjukkan pentingnya menghubungkan kebijakan dan pembiayaan publik dengan investasi sektor swasta serta aktivitas ekonomi lokal. Bagi UNDP, hal ini berarti membantu menerjemahkan tujuan global terkait iklim dan keanekaragaman hayati menjadi mekanisme nyata yang dapat menjangkau masyarakat, mengurangi risiko investasi, serta menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan alam.
 
“Melihat langsung berbagai solusi ini melalui kunjungan Duta Kehormatan UNDP, Yang Mulia Putri Mahkota Victoria dari Swedia, menjadi pengingat yang kuat bahwa ketangguhan dibangun ketika kehidupan, mata pencaharian masyarakat, dan lingkungan berjalan bersama. Di Gili Meno, budidaya rumput laut menunjukkan bagaimana hal ini dapat diwujudkan dalam praktik—menciptakan pendapatan sekaligus membantu menjaga ekosistem laut yang menjadi tumpuan masyarakat. Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketangguhan dalam skala yang jauh lebih besar,” ujar Sara Ferrer Olivella, Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia.
 
“Terima kepada masyarakat Lombok atas keramahannya sepanjang kunjungan ini, serta penghargaan kepada UNDP dan seluruh mitra yang telah membantu mewujudkan rangkaian kegiatan dua hari ini. Saya yakin persahatan antara kedua negara kita dan antara Indonesia dan UNDP akan terus berkembang. Mari bersama kita upayakan untuk melindungi hutan dan budaya untuk generasi mendatang,” pungkas Wamen Febrian.