
Melalui kerja Satgas, Pemprov Riau menyasar penataan ulang tata kelola retribusi daerah, digitalisasi sistem pembayaran pajak untuk meminimalisasi transaksi tunai yang rawan bocor, serta rekonsiliasi data objek pajak secara real-time.
Kolaborasi Lintas Sektor demi Kemandirian Anggaran
Satgas Khusus ini tidak hanya melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga menyinergikan peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perkebunan, hingga unsur penegak hukum dan kejaksaan untuk pendampingan legal.
Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif, Pemprov Riau optimistis ruang fiskal daerah akan makin sehat dan kuat. Hasil dari optimalisasi PAD ini nantinya akan dialokasikan kembali secara penuh untuk membiayai program-program prioritas publik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Riau.[]mcr, red