Di mata dunia internasional, stabilitas politik domestik dan keamanan rahasia negara adalah indikator utama bagi kepercayaan mitra strategis serta investor global. Ketika kelompok-kelompok di dalam negeri berani melompati batas konstitusional dengan menyadap Presidennya sendiri, hal itu mencoreng wibawa pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan global terhadap ketahanan rezim serta kepastian hukum di Indonesia.

GREAT Institute menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap posisi tawar strategis Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai mercusuar stabilitas dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara terancam tergerus oleh ambisi politik kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar. 

"Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam," sambungnya.

Baca :

• » Polsek Bandar Seikijang Gelar Patroli 24 Jam, Bubarkan Aksi Balap Liar dan Kerumunan Remaja
• » Pelaku Curanmor Kunci T Dibekuk Polsek Bonai Darussalam Saat Hendak Beraksi Lagi
• » Atasi Tantangan Air Saat Kemarau, PHR Hadirkan Solusi Irigas Tetes Bagi Kelompok Tani Perawang

Oleh karena itu, GREAT Institute mendesak adanya langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan wibawa negara. Pembersihan menyeluruh terhadap elemen-elemen di dalam tubuh aparat yang bertindak di luar koridor hukum dan konstitusi menjadi sebuah keharusan mutlak. Audit keamanan siber dan pengamanan komunikasi ring satu kepresidenan harus diperketat tanpa kompromi guna memastikan kedaulatan negara benar-benar steril dari segala bentuk ancaman infiltrasi internal.

Dr. Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa kedaulatan geopolitik Indonesia tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek segelintir elite. Seluruh pemangku kepentingan, terutama institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, harus bersatu padu mengamankan jalannya pemerintahan dari berbagai bentuk sabotase terselubung.