Tekanan Fiskal Jangan Jadi Alasan Pelayanan Melemah. Hal yang menjadi sorotan penting dalam amanat tersebut adalah kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tekanan. Situasi tersebut, menurut pemerintah, dirasakan hampir di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Riau.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut tidak sekadar melakukan penghematan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penguatan pendapatan daerah harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat. Di sisi lain, pembangunan harus semakin berbasis data dan ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran harus ditutup.

Baca :

• » Pasar Modern Rohul Disorot Soal Keamanan, Dirut Perumda Rohul Jaya Imran Tambusai Angkat Bicara
• » Percepat Perda Lingkungan dan Penanaman Pohon, Pemkab dan Polres Rohul Perkuat Program Green Policing
• » Tak Ada Ampun untuk Truk ODOL! 14 Kendaraan Ditilang dalam Razia Gabungan di Jalan Lingkar Rohul

“Kita menyadari bahwa keadaan yang dihadapi saat ini tidaklah ringan. Tekanan terhadap fiskal daerah dirasakan hampir di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Riau. Pelayanan dasar harus tetap dijaga. Arah kerja kita jelas, memperkuat pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat, memperkuat pembangunan berbasis data, dan menutup ruang-ruang kebocoran anggaran,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh berujung pada melemahnya pelayanan publik. Masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Program Prioritas Nasional Harus Berdampak ke Masyarakat
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menegaskan dukungan terhadap berbagai program prioritas Presiden Republik Indonesia.