JAKARTA (Riauoke.com) — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan munculnya pola kekerasan yang dilakukan kelompok sipil terhadap warga yang sedang menyampaikan aspirasi.

Menurut Hendardi, keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menghalang-halangi atau melakukan kekerasan terhadap demonstran merupakan preseden berbahaya bagi demokrasi.

“Jika organisasi sipil digunakan sebagai instrumen untuk menghadapi rakyat dengan kekerasan dan pendekatan koersif, hal tersebut merupakan preseden yang sangat berbahaya bagi demokrasi,” kata Hendardi dalam komentar pers, Kamis (3/9/2026).

Baca :

• » Naik Pangkat Pengabdian, Kapolda Riau Ingatkan Jajaran Tetap Siaga Karhutla
• » Hendardi Desak Polisi Ungkap Aktor di Balik Kekerasan Aksi Demonstrasi
• » ISPU Riau Tembus 603, Pelalawan dan Pekanbaru Masuk Kategori Berbahaya

Ia mengingatkan Indonesia memiliki pengalaman politik mengenai penggunaan kekuatan sipil untuk kepentingan kekuasaan, terutama melalui instrumentasi Pam Swakarsa pada masa transisi Reformasi.
Karena itu, Hendardi meminta agar pola serupa tidak muncul kembali dalam bentuk baru.

“Jangan sampai pola lama tersebut muncul kembali dalam bentuk baru: seragamnya sipil, organisasinya diklaim sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi wataknya koersif dan digunakan untuk menghadapi rakyat,” ujarnya.