Riauoke.com – Tahun 1948 bukan sekadar lembaran kalender bagi Republik Indonesia yang masih belia; ia adalah tahun ujian yang membakar. Di tengah kepungan Perjanjian Renville yang mempersempit ruang gerak Republik dan bayang-bayang Agresi Militer Belanda, tanah Aceh menjadi benteng terakhir yang teguh. Di sanalah, sebuah potret sejarah yang jarang terjamah—namun menyimpan narasi mendalam—terekam: Sultan Syarif Qasim II dari Siak Sri Indrapura berdiri bahu-membahu bersama kaum sosialis muda.

Sultan Syarif Qasim II bukanlah sosok asing bagi perjuangan nasional. Sejak 1945, ia telah dengan tegas menyatakan bahwa Kerajaan Siak bergabung dengan Republik, bahkan menyerahkan kekayaan kerajaannya untuk membiayai napas perjuangan bangsa. Namun, posisi sultan tidaklah mudah. Di Riau dan Sumatra Timur, Belanda tengah memutar kembali mesin devide et impera dengan menciptakan negara-negara federal (NIS). Bagi Belanda, memecah kesetiaan elite lokal adalah kunci. Tapi bagi Sultan Siak, pilihan telah dipatok: Republik harga mati.

Tekanan geopolitik inilah yang membawanya mengungsi ke Aceh. Di tanah "Daerah Modal" ini, Sultan tidak sekadar berlindung dari ancaman infiltrasi kolonial. Ia menemukan panggung politik yang sejalan dengan nuraninya. Aceh saat itu adalah simpul solidaritas yang melampaui sekat-sekat kelas.

Baca :

• » Ironis, Jalan Lingkar Kampung Batak Menuju Kantor Lurah Sekijang Berubah Menjadi Lahan Pembibitan Sawit
• » Ironis, Sidak Elpiji 3 Kg, Disperindagkop Meranti Tak Punya Alat Ukur
• » Ironi, Murid SDN 024 Rambah Rohul, Belajar di MDA dan Rumah Warga

Sebuah peristiwa simbolik di Lhoknga, Aceh Besar, menjadi saksi bisu cairnya batas ideologi. Kala itu, rombongan ziarah PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia)—organisasi yang dikenal berhaluan keras anti-feodalisme dan anti-kolonialisme—bergerak menuju makam para syuhada. Dalam barisan itu, hadir nama-nama seperti A. Gani Mutiara, Teuku Muhammad Amin, A. Hasjmy, dan di ujung barisan, sang Sultan, Syarif Qasim II.

Kehadiran seorang bangsawan di tengah rombongan pemuda kiri adalah sebuah ironi sejarah yang memukau. Di banyak wilayah lain di Indonesia, ketegangan antara aristokrat dan kelompok revolusioner seringkali berakhir dalam konflik terbuka. Namun di Lhoknga, perbedaan itu luruh. Di bawah langit Aceh yang teguh, mereka sadar bahwa musuh yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan ideologi.