
Pemerintah daerah juga diminta segera memetakan wilayah rawan, termasuk area dengan penurunan tinggi muka air gambut dan lokasi yang belum terpantau.
Selain itu, perusahaan pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit didorong aktif dalam upaya pencegahan, termasuk menghidupkan kembali brigadir api dan kelompok masyarakat peduli api.
Peran TNI dan Polri juga dinilai krusial dalam memperkuat pembinaan serta koordinasi lapangan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi perangkat daerah.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada kenaikan biaya operasional, Hanif menilai pencegahan dini jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi.
“Jika tidak siap, biaya pemadaman akan jauh lebih besar, apalagi dengan kenaikan harga BBM,” ujarnya.